DPRD Luwu Utara Geram, Bulog Disebut Biang Kerok Anjloknya Gabah

Sabtu, 13 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Luwu Utara, Irwan, S.Kom

Anggota DPRD Luwu Utara, Irwan, S.Kom

Gedor.id– Petani di Kecamatan Baebunta dan Baebunta Selatan tengah menjerit. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di wilayah ini anjlok menjadi Rp 6.300 per kilogram, lebih rendah dari Harga Pokok Pembelian (HPP) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 6.500 per kilogram.

Kebijakan HPP yang seharusnya menjaga stabilitas harga gabah dan beras di tingkat petani, justru tidak berjalan efektif.

BACA JUGA :  Mutasi ASN Jadi Ajang Kekuasaan? DPRD Luwu Utara Minta Bupati Hentikan Arogansi Jabatan

Penyebab utamanya, Perum Bulog disebut sudah menghentikan penyerapan gabah karena kuota nasional sebanyak 3 juta ton telah terpenuhi.

Anggota DPRD Luwu Utara, Irwan, S.Kom, menyoroti langsung persoalan ini. Ia mengatakan, sampai saat ini Bulog belum turun tangan membeli gabah petani.

“Hari ini, Jumat 12 September 2025, saya baru saja berkomunikasi dengan pihak Bulog Kantor Wilayah Palopo. Mereka menegaskan belum ada instruksi dari pusat untuk membeli gabah petani. Skema yang akan digunakan dalam 1–2 hari ke depan adalah skema komersial, di mana Bulog membeli beras premium seharga Rp12.300 per kilogram,” ungkapnya.

BACA JUGA :  Mutasi ASN Ilegal? DPRD Lutra Tegas, Bupati Harus Bertanggung Jawab

Menurut Irwan, kebijakan tersebut otomatis membuat HPP di tingkat petani mustahil tercapai. Ia menilai pemerintah pusat seharusnya lebih peka melihat kondisi di lapangan.

“Harusnya pemerintah menambah target penyerapan 1–2 juta ton lagi. Sekarang ini baru awal musim panen kedua, dan kalau serius dikelola, kita seharusnya sudah bisa ekspor beras,” tegasnya.

BACA JUGA :  Bupati Luwu Utara Didesak Patuhi Aturan Mutasi ASN oleh DPRD

(Mahendra)
Follow Berita Gedor.id di Tiktok

Berita Terkait

Takalar Heboh Soroti Rachita 2, Aktivis Desak Pemeriksaan Lapangan
Tak Mau Ada yang Ditutupi, Poros Rakyat Indonesia Minta Audit Menyeluruh Pemanfaatan Lahan Negara
Geger Dana Desa Tamalate, BPD Seret Dugaan Pelanggaran ke DPRD Takalar
Poros Rakyat Indonesia Bongkar Dugaan Jaringan Pelindung Tambang Emas di Biringbulu
Bisnis Solar Subsidi Diduga Berjalan Mulus di Parepare, Modus Barcode Ganda Terendus
Tambang Ilegal Menjamur di Gowa, Kinerja Kasat Reskrim dan Kasat Intel Polres Gowa Dipertanyakan
Bangunan Diduga Ilegal Jadi Sorotan, Penegakan Aturan di Kota Medan “Payah”
Gowa Darurat Tambang Ilegal, Pengawasan Polres Dipertanyakan

Berita Terkait

Sabtu, 20 Juni 2026 - 21:38 WITA

Takalar Heboh Soroti Rachita 2, Aktivis Desak Pemeriksaan Lapangan

Sabtu, 20 Juni 2026 - 13:30 WITA

Tak Mau Ada yang Ditutupi, Poros Rakyat Indonesia Minta Audit Menyeluruh Pemanfaatan Lahan Negara

Sabtu, 20 Juni 2026 - 12:27 WITA

Geger Dana Desa Tamalate, BPD Seret Dugaan Pelanggaran ke DPRD Takalar

Jumat, 19 Juni 2026 - 21:19 WITA

Poros Rakyat Indonesia Bongkar Dugaan Jaringan Pelindung Tambang Emas di Biringbulu

Rabu, 17 Juni 2026 - 03:31 WITA

Tambang Ilegal Menjamur di Gowa, Kinerja Kasat Reskrim dan Kasat Intel Polres Gowa Dipertanyakan

Berita Terbaru