LSM GEMPUR Bongkar ‘Power Play’ MR Siregar di Dinas Pertanian Deli Serdang

Minggu, 31 Agustus 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Lsm Gempur

Ketua Lsm Gempur

Gedor.id-Ketua Umum LSM GEMPUR, Bagus Abdul Halim, SE, mengecam keras tindakan sekaligus pernyataan MR Siregar yang ditujukan kepada pemimpin redaksi sebuah media terkait pemberitaan permintaan evaluasi Brigade Pangan di Kabupaten Deli Serdang beberapa waktu lalu. Minggu (31/8/2025)

Dalam keterangan pers di Jibi Kopi, Jl. H.M Said, Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara, Bagus menegaskan bahwa pemberitaan tersebut sama sekali tidak mengandung unsur serangan pribadi.

“Saya telah membaca berita tersebut, dan menurut pendapat saya, itu adalah kritik konstruktif untuk Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan dinas pertanian. Tidak ada bentuk serangan terhadap individu atau institusi mana pun,” ujar Bagus.

Ia menambahkan, sikap ASN yang menolak kritik dan berbicara kasar ketika dikonfirmasi jelas bertentangan dengan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang mewajibkan ASN bersikap hormat, sopan, dan menjunjung etika.

BACA JUGA :  Gubernur Sumut Disemprot! APBD 2025 Dinilai Gelap, Sarat Kepentingan Tersembunyi

Bahkan, dalam jawaban konfirmasinya, MR Siregar diduga berpotensi melanggar Pasal 18 ayat 1 UU Pers No. 40 Tahun 1999 karena melecehkan profesi jurnalis, serta UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Menurut Bagus, sikap arogan yang dipertontonkan MR Siregar tidak lepas dari kedekatannya dengan Bupati Deli Serdang.

“Arogansi MR dipertontonkan karena dia dekat dengan Bupati Deli Serdang. Ada dugaan bahwa Bupati berkolusi dengan MR, sehingga MR berani mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada wartawan ketika dikritik karena dia menerima dukungan dan pembelaan dari Bupati atas semua tindakan dan kebijakannya,” tegas Bagus.

BACA JUGA :  Ngeri! Kepala Lembang Diduga Ancam Bunuh Wartawan yang Ungkap Tambang 'Ilegal'

Lebih jauh, Bagus mengungkapkan bahwa MR Siregar kerap membuat kebijakan rotasi pegawai dan aturan sepihak di Dinas Pertanian, yang justru menimbulkan keresahan di internal serta menghambat program ketahanan pangan nasional.

Karena itu, ia mendesak Bupati Deli Serdang, Asriludin Tambunan, agar segera mengambil langkah tegas.

“MR Siregar belum pantas menjadi seorang pejabat daerah. Seorang pejabat harus siap mengayomi dan diayomi, bukan malah arogan dan melakukan disposisi kekuasaan,” tegasnya.

Bagus juga menilai pernyataan MR Siregar telah melukai hati dan perasaan Ketua Organisasi Pers Indonesia, aliansi Pers Sumatera Utara, serta berbagai lembaga masyarakat.

BACA JUGA :  Wartawan Diteror Usai Bongkar Tambang Ilegal, PWI Toraja Pasang Badan!

Situasi ini, katanya, berpotensi menciptakan iklim yang tidak kondusif di Kabupaten Deli Serdang, khususnya di Dinas Pertanian.

Pernyataan “anjing menggonggong, kafilah berlalu” yang sempat dilontarkan, menurut Bagus, semakin memperlihatkan bahwa MR seolah mendapat legitimasi penuh dari Bupati.

Untuk itu, ia mendesak agar Bupati segera mematahkan anggapan tersebut dengan mencopot MR dari jabatannya.

Bagus juga meminta Inspektorat Deli Serdang untuk segera memanggil MR dan menjatuhkan sanksi karena dugaan pelanggaran kode etik ASN.

Terakhir, ia mengingatkan agar tidak ada diskriminasi dalam penegakan aturan terhadap ASN.

“Perbuatan ASN seperti ini bisa menjatuhkan citra Bupati Deli Serdang yang selama ini sudah mendapatkan simpati luar biasa dari masyarakat,” tutup Bagus.

Editor : Darwis

Berita Terkait

Mafia Narkoba Diduga Main Mata dengan Aparat, Terdakwa Dijadikan Tumbal di PN Makassar
Jeriken Solar Menumpuk, Dugaan Mafia BBM Subsidi di Takalar Kini Jadi Sorotan Panas
Truk Hilir Mudik, Debu Beterbangan, Tambang Diduga Ilegal di Maros Dikeluhkan
Demo Berujung Anarkis, Pemkab Takalar Laporkan Perusakan Aset
Ada Apa di Balik Rp14 M BUMDes Takalar? Kasus Tak Bergerak
APH Didesak Ungkap Dalang di Balik Aksi Pengrusakan di Takalar
Anggaran Rp854 Juta untuk 25 Komputer Dinilai Tak Wajar, Lantik Desak Penyelidikan
Dana Ratusan Juta Menggantung, Pengadaan Komputer Panakkukang Diseret Isu Mark-Up

Berita Terkait

Sabtu, 9 Mei 2026 - 12:54 WITA

Mafia Narkoba Diduga Main Mata dengan Aparat, Terdakwa Dijadikan Tumbal di PN Makassar

Kamis, 7 Mei 2026 - 15:33 WITA

Jeriken Solar Menumpuk, Dugaan Mafia BBM Subsidi di Takalar Kini Jadi Sorotan Panas

Selasa, 5 Mei 2026 - 19:13 WITA

Truk Hilir Mudik, Debu Beterbangan, Tambang Diduga Ilegal di Maros Dikeluhkan

Jumat, 1 Mei 2026 - 14:13 WITA

Demo Berujung Anarkis, Pemkab Takalar Laporkan Perusakan Aset

Rabu, 29 April 2026 - 15:12 WITA

Ada Apa di Balik Rp14 M BUMDes Takalar? Kasus Tak Bergerak

Berita Terbaru