Gedor.id-Aliansi Kesatuan Rakyat Menggugat (KERAMAT) kembali turun ke jalan. Senin (1/9/2025), massa aksi memblokade pertigaan Jl. Alauddin-Pettarani, Makassar, sambil membawa spanduk besar bertuliskan: “Makassar Bergerak Gulingkan Prabowo-Gibran.”
Aksi ini digelar sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat kecil.
Sepanjang aksi, orasi politik bergantian dikumandangkan dengan nada keras menuding pemerintahan Prabowo-Gibran serta DPR RI sebagai biang ketidakadilan.
Jenderal lapangan, Leksan, menegaskan bahwa protes hari ini lahir dari akumulasi kekecewaan rakyat atas kebijakan yang semakin menekan kehidupan masyarakat.
“Gelombang protes rakyat hari ini dampak dari kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran dan DPR yang tidak mencerminkan prinsip keadilan. Ditengah kondisi ekonomi rakyat yang tidak menentu, pemerintah justru menaikkan gaji anggota DPR, dan menari, berjoget di atas penderitaan rakyat. Rakyat terus diperas melalui sistem pajak yang sangat tinggi,” ujar Leksan lantang.
Ia juga menyinggung rekam jejak Presiden Prabowo terkait dugaan pelanggaran HAM masa lalu serta meragukan kapasitas Wapres Gibran.
“Hari ini kami dari Aliansi KERAMAT menyerukan Makassar Bergerak Gulingkan Prabowo-Gibran. Hal ini juga sejalan dengan Prabowo atas dugaan keterlibatan dalam kasus pelanggaran HAM dan penculikan aktivis reformasi. Serta wapres Gibran Rakabuming Raka kami nilai tidak pantas menjadi wapres karena sampai saat ini belum ada tindakan nyata yang dilakukan bahkan ketika ditanya oleh awak media seperti orang kebingungan,” tegasnya.
Selain menggugat pemerintah, massa juga menyerukan pembubaran DPR RI serta menuntut revisi kebijakan yang dianggap merugikan rakyat.
Mereka menuding regulasi yang lahir di era Prabowo-Gibran tidak berpihak pada masyarakat adat, petani, nelayan, buruh, hingga kaum miskin perkotaan.
“Aliansi KERAMAT menyerukan agar Prabowo dan Gibran serta DPR segera gulingkan atas praktik ketidakadilan terhadap masyarakat,” pungkas Leksan.
Aksi ini melibatkan sejumlah organisasi yang tergabung dalam KERAMAT, antara lain GRD, SPMP, GMNI Makassar, dan PMKRI Gowa.
Mereka membawa daftar 21 tuntutan, mulai dari sahkan UU Perampasan Aset, bubarkan DPR RI, hentikan perampasan tanah dan ruang hidup, wujudkan pendidikan serta kesehatan gratis, hingga usut tuntas pelanggaran HAM masa lalu.
Dengan teriakan keras dan barisan spanduk yang menghantam tajam ke arah pemerintah, aksi KERAMAT menandai kian panasnya penolakan rakyat di Makassar terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
Editor : Darwis
