Gedor.id– Program bantuan ketahanan pangan melalui kebun percontohan di Desa Bulo-Bulo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, menuai sorotan tajam dari warga.
Bantuan yang semestinya menjadi instrumen penguatan ekonomi masyarakat justru diduga mengalir kepada ASN, perangkat desa, anggota BPD, kepala dusun, hingga keluarga pejabat desa.
Dugaan tersebut memicu kekecewaan warga lantaran masih banyak masyarakat yang dinilai lebih layak menerima bantuan namun tidak masuk dalam daftar penerima manfaat.
Seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan, sekitar 100 penerima bantuan penguatan ketahanan pangan tingkat desa tercatat menerima berbagai jenis bantuan pertanian.
Namun, dalam daftar tersebut diduga terdapat sejumlah nama yang berasal dari unsur pemerintahan desa dan kalangan ASN.
“Dalam daftar penerima ada perangkat desa, anggota BPD, kepala dusun, ASN, bahkan keluarga pejabat desa. Sementara masih banyak warga yang lebih membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan,” ungkapnya, Sabtu (13/6/2026).
Bantuan yang disalurkan meliputi bibit durian Musang King, pala, kakao, benih sayuran hingga pupuk.
Nilai manfaat program tersebut dinilai cukup besar sehingga proses penentuan penerimanya seharusnya dilakukan secara terbuka, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Munculnya dugaan keterlibatan ASN dan keluarga pejabat desa sebagai penerima bantuan memantik pertanyaan publik mengenai ketepatan sasaran program.
Warga menilai pemerintah desa wajib membuka secara transparan dasar penetapan penerima manfaat agar tidak menimbulkan dugaan adanya praktik bagi-bagi bantuan di lingkaran aparat desa.
“Kalau benar ada ASN, perangkat desa, dan keluarga pejabat yang menerima, publik berhak mengetahui apa dasar mereka ditetapkan sebagai penerima. Jangan sampai program untuk masyarakat justru lebih banyak dinikmati orang-orang yang dekat dengan kekuasaan desa,” ujar warga lainnya.
Atas polemik tersebut, warga mendesak Inspektorat Kabupaten Bulukumba turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan dan penyaluran anggaran program ketahanan pangan di Desa Bulo-Bulo.
Mereka juga meminta aparat penegak hukum melakukan penelusuran apabila ditemukan indikasi pelanggaran, penyalahgunaan kewenangan, atau ketidaksesuaian dalam penyaluran bantuan.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Desa Bulo-Bulo belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan tersebut. Dikonfirmasi melalui WhatsApp, Kepala Desa Bulo-Bulo, Mappilawa, hanya memberikan jawaban singkat.
“Iya, nanti hari Senin,” tulisnya.
