Gedor.id– Puskesmas yang seharusnya menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat justru diterpa prahara. Jumat (5/9/2025)
Di Puskesmas Baebunta, sejumlah keluhan muncul terkait dugaan sikap arogan Kepala Puskesmas terhadap bawahan, bahkan disebut-sebut mencatut nama keluarga Bupati Luwu Utara sebagai tameng kekuasaan.
Informasi yang dihimpun menyebutkan adanya pelayanan abai terhadap pasien serta perlakuan yang dinilai tidak mencerminkan kepemimpinan dari Kepala Puskesmas.
Parahnya, nama Opu TI, yang belakangan diketahui sebagai kerabat Bupati Luwu Utara, kerap dipakai untuk menakut-nakuti tenaga kesehatan hingga dokter yang bertugas di sana.
Kondisi ini langsung mendapat sorotan. Kamis (4/9/2025), tim media yang berusaha mengonfirmasi justru menemukan adanya sidak dari anggota DPRD Luwu Utara di ruang Kepala Puskesmas Baebunta.
Sidak itu diketahui terkait dengan laporan serupa yang sudah lebih dulu masuk ke dewan.
Pasca-sidak, Kepala Puskesmas Baebunta, Titin Yuandri, SKM, akhirnya buka suara. Ia membantah keras tuduhan mencatut nama keluarga Bupati.
“Nama Opu TI itu memang benar saya sebut, tapi beliau adalah ketua bidang saya di PKK, saya sering koordinasi soal rumah gizi dan rumah layak anak. Beliau tante saya, bukan untuk menakut-nakuti siapa pun,” tegas Titin, yang baru seminggu menjabat sebagai Kapus Baebunta.
Namun, keterangan itu belum sepenuhnya meredakan isu yang berkembang.
Tim media berupaya menemui anggota DPRD usai sidak, tetapi rombongan dewan telah meninggalkan lokasi lebih awal.
Sementara itu, Ketua Forum LSM Pers Luwu Utara, Andi Al Marwan, menilai persoalan di Baebunta tak bisa dilepaskan dari kebijakan mutasi pejabat di Luwu Utara.
“Mutasi itu memang hak prerogatif bupati. Tapi masalahnya, sering kali bukan soal kompetensi, melainkan lebih ke arah politik. Akibatnya, instansi vital seperti Puskesmas jadi kacau,” ujarnya.
Menurut Al Marwan, sikap pimpinan yang arogan di lembaga layanan kesehatan jelas merugikan masyarakat.
“Puskesmas adalah sentra utama pelayanan kesehatan. Kalau pimpinannya tidak arif, pelayanan pasti terganggu dan rakyat yang jadi korban. Pemangku kebijakan harus turun tangan sebelum masalah ini makin berlarut,” tegasnya.
(Mahendra)
