Gedor.id– Rapat paripurna DPRD Sumatera Utara yang seharusnya fokus pada pengesahan Ranperda Perubahan APBD 2025 justru berubah menjadi panggung amarah. Rabu (17/9/2025)
Gubernur Sumut dinilai bukan hanya gagal memberi jawaban, tapi juga menunjukkan sikap arogan, tidak transparan, bahkan kekanak-kanakan di hadapan wakil rakyat.
Wakil Ketua Koalisi Pemerhati Indonesia Raya (KAPIR), Rahmad Situmorang, menilai Gubernur telah mempermalukan jabatan yang diembannya.
“Kritik soal pergeseran anggaran dijawab dengan defensif, bukannya logis. Ini forum resmi rakyat, bukan panggung sandiwara. Sikap seperti itu sangat mengecewakan,” tegas Rahmad.
Misteri Anggaran Rp41 Miliar
Sorotan tajam muncul pada hibah Rp41 miliar yang tiba-tiba dialihkan ke Universitas Sumatera Utara (USU).
Dana ini semula berasal dari pos Biro Kesejahteraan Rakyat yang menyentuh langsung kebutuhan publik.
Rahmad mempertanyakan: untuk siapa sebenarnya anggaran ini?
“Mengapa koperasi Merah Putih yang menopang ekonomi rakyat justru dipangkas? Mengapa pertanian, pangan, hingga panti asuhan ditinggalkan? Kenapa Rp41 miliar begitu gampang dialihkan ke USU? Ada kepentingan apa di balik ini?” katanya keras.
Langkah ini dianggap tidak sejalan dengan prioritas Asta Cita Presiden Prabowo yang menekankan keberpihakan pada ekonomi rakyat.
Transparansi Nol Besar
Kemarahan KAPIR sejalan dengan kritik Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Gerindra. Anggota dewan, Syahrul Efendi Siregar, menegaskan bahwa pergeseran anggaran tahap 1 hingga tahap 7 dilakukan tanpa pemberitahuan jelas.
“Bertahun-tahun bicara transparansi, tapi faktanya nihil. Baru hari ini dijelaskan setelah kami tekan habis-habisan. Ini bukan uang pribadi, ini uang rakyat!” sindir Syahrul.
Gubernur Balik Menyerang
Alih-alih memberi klarifikasi, Gubernur justru menuding DPRD lewat sindiran soal tunjangan perumahan dewan.
Bagi KAPIR, sikap itu bukan hanya pengalihan isu, melainkan strategi murahan untuk menutupi kelemahan.
“Setiap kali kesalahan Pemprov dibuka, Gubernur balas menyerang. Kalau memang bersih, jawab saja dengan data. Jangan main gertak dan menutup-nutupi. Itu bukan sikap negarawan, tapi gaya politik picik,” serang Rahmad.
Pola Lama, Masalah Lama
Bagi pengamat, ini bukan kali pertama Pemprov Sumut tersandung polemik anggaran. Pergeseran tanpa penjelasan, tumpang tindih prioritas, hingga sindiran politik di forum resmi disebut-sebut sudah menjadi pola berulang di era kepemimpinan Gubernur saat ini.
Jika dibiarkan, bukan hanya DPRD yang dilecehkan, melainkan rakyat Sumut yang haknya terus dipermainkan.
Lima Poin Keras KAPIR
OPD dan TAPD gagal membuka data perubahan APBD 2025.
Pergeseran tahap 1–7 dilakukan diam-diam tanpa pemberitahuan resmi.
Klarifikasi baru muncul setelah tekanan politik DPRD.
Gubernur dianggap enggan menjawab secara terbuka soal anggaran.
Sindiran soal tunjangan DPRD dinilai manipulatif dan tak relevan.
“Kami Tidak Akan Diam”
KAPIR menegaskan siap mengawal jalannya APBD Sumut 2025 dan membuka setiap penyimpangan.
“Kami akan bongkar kalau ada penyalahgunaan. Rakyat jangan dikhianati. Kekuasaan bukan untuk memperkaya kelompok tertentu, tapi untuk kesejahteraan Sumut,” tutup Rahmad Situmorang.
(Tim)
