Gedor.id– Dugaan ketidakwajaran dalam alokasi anggaran pengadaan komputer di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, menuai sorotan publik. Aparat penegak hukum (APH) didesak segera melakukan penyelidikan.
Pengadaan tersebut mencakup 25 unit komputer dengan total anggaran sebesar Rp854 juta.
Nilai itu dinilai tidak proporsional sehingga memunculkan indikasi adanya praktik markup dalam proses pengadaan.
Sekretaris Jenderal DPP Lembaga Anti Korupsi (Lantik), Yhoka Mayapada, menegaskan bahwa persoalan ini harus menjadi perhatian serius.
“Ini harus menjadi perhatian serius. Kami meminta APH segera turun tangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan secara menyeluruh,” ujarnya. Senin (27/4/2026)
Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara, khususnya di tingkat kecamatan.
Menurutnya, setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat wajib dikelola secara bertanggung jawab.
Yhoka juga mendesak agar seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan diperiksa tanpa tebang pilih guna memastikan tidak adanya praktik korupsi yang merugikan keuangan negara.
“Kami meminta semua pihak yang terlibat diperiksa, mulai dari Pokja, BPKAD, hingga camat serta pejabat terkait dalam pengadaan. Jangan ada yang dilindungi. Jika terbukti ada pelanggaran, harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
Bersambung..
