PKH Tinggimae Kacau Balau, Bantuan Sosial 2025 Ditebas Tanpa Belas Kasih

Tojeng

Rabu, 3 Desember 2025 - 16:44 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi PKH

Ilustrasi PKH

Gedor.id- Kemarahan warga Dusun Bontowa, Desa Tinggimae, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, memuncak setelah hasil survei Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPNT yang dilakukan ketua kelompok dinilai tidak transparan.

Akibatnya, sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tiba-tiba dicoret dari daftar penerima bantuan sosial tahun 2025.

Warga menyebut survei penentuan kelayakan bantuan dilakukan secara tidak objektif.

Penilaian hanya berfokus pada kondisi fisik rumah, tanpa mempertimbangkan faktor penting seperti jumlah tanggungan, pekerjaan tidak tetap, serta kondisi ekonomi harian warga.

BACA JUGA :  Dituding Terima Setoran Bandar Narkoba, Satresnarkoba Polres Gowa Beri Klarifikasi Tegas

Hal ini membuat beberapa KPM yang masih hidup dalam kesulitan justru dikeluarkan dari daftar.

Keluhan mulai mencuat menjelang penyaluran bantuan tahun 2025. Keterangan dari Ketua Kelompok PKH Desa Tinggimae.

Menurut warga, dugaan kuat mengarah pada pendataan yang dilakukan secara asal-asalan dan minim pengawasan.

Warga pun mendesak pendamping PKH Kecamatan Barombong untuk turun langsung memverifikasi kondisi di lapangan, bukan hanya mengandalkan laporan ketua kelompok.

“Pendamping jangan cuma duduk manis terima laporan. Lihat kondisi kami! Jangan jadikan kemiskinan kami angka di kertas,” tegas seorang warga yang merasa dirugikan. Rabu (3/12/2025)

BACA JUGA :  Pemkab Gowa Didesak Hadirkan Perda Pelestarian Sastra Lisan Makassar

Ia menambahkan banyak KPM yang kondisi ekonominya berat, namun tiba-tiba dicoret tanpa alasan yang jelas.

Sementara itu, Ketua Kelompok PKH Tinggimae, Dg Simba, mengaku belum mendapat arahan dari pendamping.

“Saya belum dapat kabar dari pendamping,” ujarnya melalui pesan WhatsApp.

Ia bahkan mempersilakan warga untuk langsung menghubungi pendamping PKH, memperkuat dugaan bahwa koordinasi internal tidak berjalan baik.

BACA JUGA :  Ratusan Juta Rupiah Raib, Korban Arisan Online Bersatu Laporkan Terduga Pelaku

Kekacauan pendataan ini membuat warga meminta Pemerintah Kabupaten Gowa turun tangan mengambil langkah tegas.

Mereka menilai mekanisme pendataan PKH dan BPNT harus diperbaiki, dibuka secara transparan, dan melibatkan seluruh pihak.

“Kami ingin pendataan melibatkan pendamping, pemerintah desa, dan warga sendiri. Jangan lagi ada KPM yang dirugikan,” ujar warga lainnya.

Hingga kini, pendamping PKH Desa Tinggimae belum memberikan pernyataan resmi.

(JK)

Berita Terkait

Gempar! Dana BOS Rp5,89 Miliar SMKN 2 Gowa Dilaporkan, Kejari Jangan Main Senyap!
Kasus Kematian Hj. Mini Jalan di Tempat? Keluarga Soroti Pemeriksaan Pemilik Rumah
Dua Kali Keluarga Datang, Korban Disebut Sedang Tidur, Ternyata Ditemukan Tak Bernyawa
Pengerukan Empang Diduga Milik Kades Disorot, Polres Periksa, Kabid Perizinan Tegaskan Soal Izin
Hukum Jangan Tumpul ke Aparat! Dugaan Oknum Polisi Terlibat Tambang Sawakong Mencuat
Heboh Dugaan Arisan Fiktif Rp602,5 Juta, Marni Sabna Dilaporkan, Korban Minta Polisi Bertindak
Ironis! Usia Sudah Seabad, Nenek di Takalar Justru Bertahan di Rumah Tak Layak Huni
Dugaan Mafia Pangkalan LPG di Lutim, Nama Pejabat Ikut Terseret!

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 01:00 WITA

Gempar! Dana BOS Rp5,89 Miliar SMKN 2 Gowa Dilaporkan, Kejari Jangan Main Senyap!

Selasa, 17 November 2026 - 00:06 WITA

Kasus Kematian Hj. Mini Jalan di Tempat? Keluarga Soroti Pemeriksaan Pemilik Rumah

Jumat, 13 November 2026 - 21:53 WITA

Dua Kali Keluarga Datang, Korban Disebut Sedang Tidur, Ternyata Ditemukan Tak Bernyawa

Sabtu, 7 November 2026 - 16:07 WITA

Hukum Jangan Tumpul ke Aparat! Dugaan Oknum Polisi Terlibat Tambang Sawakong Mencuat

Sabtu, 7 November 2026 - 14:55 WITA

Heboh Dugaan Arisan Fiktif Rp602,5 Juta, Marni Sabna Dilaporkan, Korban Minta Polisi Bertindak

Berita Terbaru

Ilustrasi pemerkosaan mahasiswi

Hukum dan Kriminal

Mahasiswi Diduga Jadi Korban Pemerkosaan Dua Kali, Bupati Kupang Dipolisikan

Minggu, 15 Nov 2026 - 21:00 WITA