Gedor.id- Koalisi Pemuda Lintas Sektor Sulawesi Selatan melalui Koordinator Umum, Abd Rahman Tompo, mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) dan BPH Migas untuk segera melakukan audit serta investigasi terhadap penerbitan dan penggunaan barcode BBM subsidi yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Takalar.
Investigasi tersebut diminta difokuskan pada penyaluran BBM subsidi di SPBU 74.922.02 Kalabbirang dan SPBU 74.922.43 Kalampa.
Menurut Abd Rahman Tompo, audit menyeluruh diperlukan guna memastikan distribusi BBM subsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu melalui penggunaan barcode yang diduga dipakai di luar peruntukannya.
Selain itu, pihaknya juga menduga adanya potensi manipulasi data dalam proses penerbitan rekomendasi barcode BBM subsidi yang dapat membuka celah penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.
“Kami meminta APH dan BPH Migas turun langsung melakukan pemeriksaan terhadap proses penerbitan barcode, data penerima, hingga distribusi BBM subsidi di lapangan. Jika ditemukan adanya manipulasi data maupun pelanggaran lainnya, maka harus diproses secara hukum tanpa tebang pilih,” tegas Abd Rahman Tompo. Selasa (12/5/2026)
Koalisi Pemuda Lintas Sektor Sul-Sel juga mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan distribusi BBM subsidi di Kabupaten Takalar.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah potensi kerugian negara serta menghindari keresahan masyarakat yang memang berhak menerima subsidi.
