Gedor.id– Fenomena anak jalanan, pengemis, dan pengamen yang makin marak di Kabupaten Maros kian menjadi sorotan.
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Butta Salewangang Maros menyatakan keprihatinan mendalam dan mendesak tindakan konkret dari pemerintah dan aparat penegak hukum.
Ketua Umum HMI Maros, Muhammad Taufik Hidayat, menilai kehadiran mereka yang terus meningkat di berbagai titik strategis seperti lampu merah, pasar, hingga kawasan perkantoran bukan sekadar masalah sosial biasa.
Ada indikasi kuat bahwa sebagian dari mereka bisa saja menjadi korban eksploitasi dalam jaringan pengemis terorganisir.
“Ini bukan semata soal kemiskinan. Kami mencium adanya potensi eksploitasi terhadap anak-anak dan kelompok rentan. Pemerintah daerah tidak boleh tinggal diam,” tegas Taufik.
Lebih lanjut, HMI menuding lemahnya pengawasan dan minimnya program perlindungan sosial sebagai biang keladi persoalan ini.
Bahkan, mereka menilai belum ada tindakan tegas dan terstruktur dari Pemda maupun aparat untuk menertibkan fenomena yang semakin meresahkan warga tersebut.
Tiga Tuntutan HMI Maros: Jangan Biarkan Kota Ini Jadi Sarang Eksploitasi
HMI Maros secara resmi melayangkan tiga tuntutan penting:
1.Pembentukan Tim Terpadu
Pemda diminta segera membentuk tim gabungan yang melibatkan Dinas Sosial, Satpol PP, dan instansi terkait untuk:
Melakukan pendataan dan asesmen sosial terhadap anak jalanan dan pengemis, Menyusun program rehabilitasi dan reintegrasi sosial, Melakukan penertiban dengan pendekatan humanis.
2. Investigasi Kepolisian
Kapolres Maros didesak mengusut potensi keberadaan jaringan eksploitasi anak dan pengemis terorganisir yang selama ini luput dari pantauan publik.
3.Edukasi Masyarakat
Masyarakat diminta tidak memberikan uang secara langsung di jalanan, tetapi menyalurkan donasi melalui lembaga sosial yang terpercaya untuk mencegah semakin suburnya jaringan ini.
Ultimatum HMI: Jika Diam, Kami Turun ke Jalan
Ketua Bidang HAM dan Lingkungan Hidup HMI Maros, Hasruli, menegaskan bahwa jika dalam waktu dekat tak ada langkah konkret dari pemerintah maupun aparat, pihaknya siap melakukan aksi moral di ruang publik sebagai bentuk tanggung jawab sosial.
“Ini soal masa depan anak-anak dan wajah kemanusiaan kita. Jangan sampai kota ini dicap gagal melindungi yang lemah,” tegasnya.
Masalah sosial ini bukan hanya soal empati, tapi menyangkut penegakan hukum, kebijakan yang tegas, dan kehendak politik.
Maros tak boleh dibiarkan menjadi ladang tumbuhnya kejahatan terselubung di balik wajah-wajah kecil yang mengiba.
