Gedor.id-Sebuah rumah dinas yang seharusnya menjadi fasilitas negara untuk mendukung tugas anggota Polri, kini menuai polemik setelah ditemukan telah beralih fungsi menjadi warung kopi (warkop) yang terbuka untuk umum.
Rumah tersebut berada di kompleks perumahan polisi dan telah dimodifikasi secara signifikan, mulai dari pembongkaran bagian depan hingga pemasangan papan nama serta penyusunan area duduk layaknya kafe.
Aktivitas usaha ini diduga dikelola oleh oknum anggota Polri yang menempati rumah dinas tersebut.
Tindakan tersebut langsung menuai reaksi keras dari berbagai pihak, salah satunya datang dari Wakil Ketua Umum DPP LSM Gempa Indonesia, Ari Paletteri.
LSM Gempa menilai, langkah tersebut mencoreng etika kepolisian dan bentuk penyalahgunaan fasilitas negara.
“Rumah dinas bukan untuk diperdagangkan atau dijadikan tempat usaha. Ini bentuk pelanggaran serius terhadap disiplin anggota dan pemanfaatan fasilitas negara,” tegas Ari dalam keterangan tertulisnya yang diterima media ini, Selasa (1/7/2025).
Ari pun mendesak agar Kapolres Gowa dan Propam Polda Sulsel turun langsung untuk menindaklanjuti kasus ini sesuai aturan yang berlaku.
Ia menyebut, pembiaran terhadap pelanggaran ini justru akan memperburuk citra kepolisian di mata publik.
“Kami minta selaku Lembaga kontrol sosial yang independent untuk Bapak Kapolres Gowa dan Propam Polda Sulsel agar mengambil sikap dan tegas dalam aturan yang berlaku.” tambahnya.
Ketika dikonfirmasi mengenai hal ini, Kabaglog Polres Gowa, Kompol Mustari, memberikan jawaban singkat melalui pesan WhatsApp:
“Oh iyye, tks info ta. Sy sampaikan ke pimpinan dan dirapatkan,” tulisnya.
Pernyataan itu memberi sinyal bahwa informasi tersebut akan dibahas secara internal oleh jajaran pimpinan Polres Gowa.
Meski begitu, publik berharap proses penyelesaian tidak berakhir dengan teguran ringan, melainkan penegakan disiplin secara menyeluruh dan transparan.
Jika dugaan tersebut terbukti benar, maka sedikitnya ada empat aturan penting yang dilanggar, antara lain:
1.Perkap No. 10 Tahun 2017: Rumah dinas merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang tidak boleh dialihfungsikan tanpa izin resmi.
2.Perkap No. 2 Tahun 2016 Pasal 5 Ayat (2): Anggota Polri dilarang menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi atau usaha.
3.PP No. 53 Tahun 2010: Setiap PNS, termasuk anggota Polri, dilarang menyalahgunakan wewenang atau fasilitas negara.
4.Kode Etik Profesi Polri (KEPP): Melanggar prinsip integritas, disiplin, dan merusak nama baik institusi.
Ari menegaskan bahwa pelanggaran seperti ini tidak boleh dibiarkan dan harus menjadi evaluasi serius bagi pimpinan Polres maupun institusi kepolisian secara luas.
“Jangan sampai ini menjadi preseden buruk. Propam dan pimpinan harus hadir menunjukkan bahwa Polri tegas menindak pelanggaran di internalnya sendiri,” tutup Ari Paletteri.
Editor : Darwis
Follow Berita Gedor.id di Tiktok
