Gedor.id– Mekanisme penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi petani di Kabupaten Takalar mendapat sorotan. Jumat (21/8/2026)
Persoalan utama yang dipertanyakan menyangkut penerbitan barcode atau rekomendasi pembelian BBM yang dinilai perlu diperketat dan disinkronkan dengan ketersediaan kuota di masing-masing SPBU.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah mekanisme penerbitan rekomendasi oleh Dinas Pertanian Takalar.
Di SPBU Kalampa, masyarakat maupun petani diketahui dapat melakukan pembelian solar dan bensin menggunakan barcode yang diterbitkan melalui rekomendasi tersebut.
Namun, muncul keluhan bahwa penerbitan rekomendasi dinilai belum sepenuhnya terkoordinasi dengan pihak SPBU, khususnya terkait kuota BBM yang tersedia.
Kondisi itu dinilai berpotensi menimbulkan persoalan ketika jumlah pemegang rekomendasi tidak sebanding dengan kuota BBM yang dapat dilayani SPBU.
“Seharusnya satu rekomendasi ditujukan ke satu SPBU dan sebelumnya sudah ada koordinasi terkait kuota. Dengan begitu, penyaluran BBM bisa lebih mudah diawasi,” demikian keluhan yang berkembang di kalangan masyarakat.
Selain persoalan kuota, fleksibilitas penggunaan rekomendasi di lebih dari satu SPBU juga menjadi perhatian.
Mekanisme tersebut dinilai perlu dievaluasi untuk memastikan barcode tidak membuka celah penyalahgunaan atau pembelian BBM bersubsidi secara berulang di sejumlah lokasi.
Pengawasan juga menjadi sorotan karena disebut belum terdapat pembatasan yang dianggap cukup jelas terhadap jumlah rekomendasi yang dapat diterima dalam satu keluarga.
Jika benar satu keluarga dapat memperoleh lebih dari satu rekomendasi tanpa mekanisme verifikasi dan pembatasan yang ketat, kondisi tersebut berpotensi menyulitkan pengendalian distribusi.
Dampaknya bukan hanya menyangkut pengawasan administrasi, tetapi juga dapat berpengaruh terhadap ketersediaan BBM bagi petani lain yang sama-sama berhak menerima subsidi.
Karena itu, Dinas Pertanian Takalar dan pengelola SPBU dinilai perlu memperkuat koordinasi, terutama dalam menentukan kuota, SPBU tujuan, validasi penerima, serta batas jumlah rekomendasi.
Sistem tersebut idealnya mampu memastikan setiap barcode terhubung dengan penerima yang jelas, kebutuhan yang terukur, dan lokasi penyaluran yang dapat dipantau.
Di sisi lain, petani berharap pengetatan pengawasan tidak justru berubah menjadi proses yang menyulitkan.
Aktivitas utama mereka berada di lahan, sehingga waktu untuk mengurus maupun mendapatkan BBM sangat terbatas.
Antrean panjang dan ketidakpastian ketersediaan BBM dapat mengganggu aktivitas pertanian.
Karena itu, pembenahan mekanisme distribusi perlu mencari keseimbangan antara pengawasan yang ketat dan pelayanan yang mudah bagi petani.
Transparansi data penerima, koordinasi kuota dengan SPBU, pembatasan rekomendasi, serta sistem pemantauan penggunaan barcode dinilai menjadi sejumlah langkah penting agar BBM bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Editor : Darwis
