Gedor.id– Kabupaten Maros mencatatkan kinerja terbaik dalam pengelolaan pendapatan daerah di Sulawesi Selatan.
Hingga akhir Juli 2026, realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Maros mencapai 52,58 persen, tertinggi di antara seluruh pemerintah kabupaten/kota maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, capaian tersebut melampaui rata-rata realisasi pendapatan APBD se-Sulawesi Selatan yang baru mencapai 41,07 persen.
Maros unggul tipis atas Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang membukukan realisasi pendapatan sebesar 52,39 persen.
Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Sinjai dengan 51,75 persen, Kota Parepare 50,92 persen, Kabupaten Bulukumba 50,47 persen, dan Kabupaten Sidenreng Rappang 50,15 persen.
Sementara itu, Kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan mencatat realisasi pendapatan sebesar 48,85 persen.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Maros, Ferdiansyah, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil optimalisasi pendapatan daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah.
“Di tengah efisiensi anggaran, tulang punggung keuangan daerah berada pada realisasi pendapatan, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus bekerja agar target pendapatan APBD Maros dapat tercapai sesuai yang telah ditetapkan,” ujar Ferdiansyah, Minggu (26/7/2026).
Menurutnya, optimalisasi pendapatan menjadi faktor penting dalam menjaga kapasitas fiskal pemerintah daerah sehingga program pembangunan dan pelayanan publik tetap dapat berjalan sesuai rencana.
Di sisi lain, data Kemendagri juga menunjukkan masih adanya kesenjangan kinerja pendapatan antardaerah di Sulawesi Selatan.
Sejumlah daerah masih mencatat realisasi di bawah rata-rata provinsi, di antaranya Kabupaten Takalar 47,08 persen, Kabupaten Bone 45,40 persen, Kabupaten Luwu Utara 44,67 persen, Kabupaten Pinrang 42,51 persen, dan Kabupaten Gowa yang baru mencapai 27,78 persen.
Data tersebut menunjukkan bahwa hingga akhir Juli 2026 hanya segelintir pemerintah daerah di Sulawesi Selatan yang mampu membukukan realisasi pendapatan di atas 50 persen, dengan Kabupaten Maros sebagai daerah berkinerja terbaik.
Paparan realisasi pendapatan APBD itu disampaikan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, dalam kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Mendukung Program Prioritas Pemerintah Kota Makassar melalui Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Akuntabel di Hotel Gammara.
Editor : Darwis
