Gedor.id- Pemerintah Kabupaten Takalar bakal menghadapi tekanan publik. Aliansi Rakyat Takalar Menggugat memastikan menggelar aksi demonstrasi pada Senin, 14 September 2026, dengan membawa empat persoalan yang dinilai langsung menghantam kehidupan masyarakat.
kelangkaan BBM, meroketnya harga LPG 3 kilogram, pemadaman listrik bergilir, serta carut-marut penentuan desil data masyarakat.
Aksi tersebut rencananya menyasar Kantor DPRD Takalar, Kantor Pemerintah Kabupaten Takalar, serta sejumlah SPBU di wilayah Kabupaten Takalar.
Gerakan ini melibatkan berbagai organisasi dan elemen masyarakat, di antaranya PB Hipermata Sejajaran, PC PMII Takalar, HMI Cabang Takalar, IMM Takalar, Sepmi Takalar, Pagora 40, Pokar Sindycate, Appammalla, LKBHMI Takalar, sejumlah insan media, serta elemen masyarakat lainnya.
Aliansi menilai empat persoalan tersebut tidak bisa lagi dijawab sebatas dengan pernyataan normatif.
Mereka menuntut pemerintah dan pihak terkait memberikan penjelasan terbuka, berbasis data, serta solusi yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.
Selain turun ke jalan, Aliansi Rakyat Takalar Menggugat juga mendorong Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Takalar.
Forum tersebut ditargetkan menjadi ruang untuk menguji langsung persoalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat sekaligus meminta pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan.
Sejumlah pihak akan didorong untuk hadir dalam RDP, mulai dari Pemerintah Kabupaten Takalar, seluruh manajer dan pengelola SPBU se-Kabupaten Takalar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Sosial dan PMD, BPS Takalar, PLN Takalar, hingga Ketua APDESI Takalar bersama jajaran kepala desa.
Jenderal Lapangan aksi, Rizal, meminta DPRD Takalar tidak berhenti pada fungsi menerima aspirasi.
“Kami berharap DPRD Takalar tidak hanya menerima aspirasi, tetapi juga mampu menghadirkan seluruh pihak yang memiliki kewenangan agar RDP nantinya tidak berhenti pada diskusi. Harus ada solusi dan langkah konkret terhadap persoalan yang sedang dirasakan masyarakat,” ujar Rizal. Sabtu (12/9/2026)
Menurut Rizal, RDP harus menghasilkan langkah yang jelas. Persoalan BBM, LPG, listrik, dan data desil, kata dia, membutuhkan keterlibatan langsung pihak yang memiliki kewenangan mengambil keputusan.
Sementara itu, Koordinator Lapangan (Korlap), Waliyullah, menegaskan seluruh pihak yang telah dicantumkan dalam surat penyampaian aksi dan permohonan RDP harus benar-benar dihadirkan.
“Kami meminta seluruh elemen yang disebutkan dalam surat dapat dihadirkan. Jangan sampai masyarakat datang membawa persoalan, tetapi pihak yang mempunyai kewenangan justru tidak hadir. Empat masalah ini bukan persoalan satu kelompok saja, tetapi persoalan kita bersama,” tegas Waliyullah.
Aliansi menilai dampak empat persoalan tersebut sudah bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Kelangkaan BBM berpotensi mengganggu aktivitas warga dan distribusi barang. Harga LPG 3 kilogram berkaitan langsung dengan kebutuhan rumah tangga dan pelaku usaha kecil.
Sementara pemadaman listrik bergilir dinilai mengganggu aktivitas ekonomi maupun pelayanan masyarakat.
Di sisi lain, persoalan data desil dinilai tidak kalah serius karena berkaitan dengan ketepatan sasaran berbagai program bantuan dan intervensi pemerintah.
Aliansi mempertanyakan kesesuaian data tersebut dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebenarnya di lapangan.
Karena itu, mereka meminta pemerintah membuka data dan mekanisme yang dapat menjelaskan bagaimana persoalan tersebut terjadi, siapa yang bertanggung jawab, serta langkah apa yang akan ditempuh untuk memperbaikinya.
Aliansi Rakyat Takalar Menggugat menegaskan aksi tersebut bukan milik satu organisasi.
Gerakan ini dinyatakan terbuka bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keresahan dan memperjuangkan kepentingan publik secara damai serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Ini bukan gerakan milik satu organisasi. Ini adalah ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan persoalan yang kita rasakan bersama. Siapa pun yang memiliki keresahan dan ingin memperjuangkan solusi untuk Takalar, kami persilakan bergabung,” demikian pernyataan Aliansi Rakyat Takalar Menggugat.
Aksi dan RDP tersebut diharapkan menjadi momentum untuk mempertemukan pemerintah daerah, DPRD, pengelola SPBU, BUMN, pemerintah desa, serta lembaga terkait guna membedah persoalan berdasarkan data dan fakta, bukan sekadar saling lempar tanggung jawab.
Empat persoalan kini menjadi satu tekanan publik: BBM langka, LPG 3 kilogram mahal, listrik padam, dan data desil bermasalah.
Aliansi meminta pemerintah Takalar tidak lagi sekadar menjelaskan, tetapi memberikan solusi.
Editor : Darwis
