Pembangunan Yon 872 Diserbu Penolakan, Danrem Turun Tangan Redam Krisis

Minggu, 23 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Warga Rampoang yang ada di lokasi

Warga Rampoang yang ada di lokasi

Gedor.id– Konflik antara masyarakat Desa Rampoang dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait pembangunan Yon TP 872/Andi Jemma semakin memanas.

Penolakan warga memuncak setelah mereka menghentikan aktivitas pembangunan di lokasi tersebut.

Untuk merespons situasi itu, Danrem 141/Toddopuli dijadwalkan berkunjung ke Luwu Utara pada Senin, 24 November 2025.

Kedatangannya bertujuan melakukan audiensi dengan Bupati Luwu Utara sekaligus meninjau langsung kondisi di lapangan.

BACA JUGA :  Judi Terselubung di Pasar Malam Luwu Utara, Konser Diduga Tanpa Izin Resmi

Kunjungan tersebut tertuang dalam Surat Komando Militer 141 Toddopuli Nomor B/720/XI/2025, yang menjelaskan bahwa Danrem beserta rombongan akan meninjau Marshelling Area (MA) di Balai Latihan Kerja (BLK) Luwu Utara sebelum menuju lokasi pembangunan Yon TP 872.

Pembangunan Yon TP 872 sendiri telah menjadi isu sensitif karena lokasi lahan yang dianggap tidak tepat dan dinilai mengancam mata pencaharian warga.

BACA JUGA :  Pemprov Sulsel “Kajili-jili”? Warga Geram Lahan Sertifikat Digeser ke Rampoang

Sejumlah masyarakat merasa keputusan pemerintah belum mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi bagi mereka.

“Kami berharap kedatangan Danrem 141/TP bisa membawa solusi yang tidak mencederai rasa keadilan,” ujar seorang warga terdampak. Minggu (23/11/2025)

Audiensi antara Danrem dan Bupati diharapkan menghasilkan keputusan yang adil bagi semua pihak.

Sementara itu, warga Rampoang terus menanti kepastian yang jelas terkait nasib pembangunan Yon TP 872.

BACA JUGA :  Mutasi ASN Jadi Ajang Kekuasaan? DPRD Luwu Utara Minta Bupati Hentikan Arogansi Jabatan

Ono
Follow Berita Gedor.id di Tiktok

Berita Terkait

Sidang PMH Lahan di Takalar Ungkap Dugaan SKKT Bermasalah
Diduga Gunakan Data SPPT Nonaktif, SKKT Terbitan Oknum Lurah Dipertanyakan di Pengadilan
Bau Amis Mafia Tanah Menggelitik di Gowa, LMR-RI Bongkar ‘Dosa’ Administrasi
Kasat Lantas Takalar Pimpin Langsung Patroli Penindakan Kendaraan ODOL
Kasus Solar Subsidi Takalar Memanas, Warga Warning Polisi Jangan Lepas Pelaku
Orasi Ilmiah di Pelantikan HMI: Tiga Pilar Wajib Kader untuk Hadapi Tantangan Zaman
Marsumar Nahkodai LPK Mandiri Kreatif, Siapkan Tenaga Kerja Hadapi Hilirisasi
Panas di Internal KONI Jeneponto, Musorkablub Picu Perdebatan

Berita Terkait

Jumat, 15 Mei 2026 - 15:27 WITA

Sidang PMH Lahan di Takalar Ungkap Dugaan SKKT Bermasalah

Rabu, 13 Mei 2026 - 14:29 WITA

Diduga Gunakan Data SPPT Nonaktif, SKKT Terbitan Oknum Lurah Dipertanyakan di Pengadilan

Jumat, 8 Mei 2026 - 18:00 WITA

Bau Amis Mafia Tanah Menggelitik di Gowa, LMR-RI Bongkar ‘Dosa’ Administrasi

Kamis, 7 Mei 2026 - 20:12 WITA

Kasat Lantas Takalar Pimpin Langsung Patroli Penindakan Kendaraan ODOL

Kamis, 7 Mei 2026 - 14:09 WITA

Kasus Solar Subsidi Takalar Memanas, Warga Warning Polisi Jangan Lepas Pelaku

Berita Terbaru

Surat Keterangan Kepemilikan Tanah

Daerah

Sidang PMH Lahan di Takalar Ungkap Dugaan SKKT Bermasalah

Jumat, 15 Mei 2026 - 15:27 WITA