Gedor.id-Kasus penggunaan pelat palsu pada mobil mewah Jeep Wrangler Rubicon milik Kasi Hukum Sipropam Polrestabes Makassar, AKP Ramli, kembali menjadi sorotan tajam publik.
Foto kendaraan dinas pribadi perwira polisi itu beredar luas di media sosial dan langsung menuai gelombang kritik pedas dari warganet.
Bukan hanya soal pelat palsu, banyak yang mempertanyakan asal-usul harta kekayaan sang perwira.
“Gaji polisi bisa beli Rubicon dari mana? Coba netizen cek LHKPN-nya dong!” tulis seorang pengguna Facebook, Senin (13/10/2025).
Komentar senada pun membanjiri lini masa.
“Berapa harta kekayaan AKP Ramli itu wajib diketahui publik,” timpal akun lain.
“Gajinya berapa? Pangkat AKP, perut gendut lagi. Ini polisi apa cukong?” sindir netizen lainnya.
Tak sedikit yang menyoroti ketimpangan penegakan hukum antara warga biasa dan aparat.
“Susah kalau polisi dilaporkan ke polisi, mereka yang buat aturan,” tulis seorang pengguna.
“Masyarakat pakai pelat palsu langsung dikandangin. Kalau aparat, bebas mau pakai apa saja, nggak ada yang berani larang,” ujar warganet lain dengan nada geram.
Kritik makin tajam ketika netizen menilai kasus seperti ini hanyalah puncak gunung es.
“Kalau cuma gaji aparat, bahkan kapolda pun nggak cukup beli Rubicon kecuali ada penghasilan lain,” tulis akun lainnya.
“Ini cuma yang ketahuan. Masih banyak polisi pakai pelat gantung tapi tak tersentuh,” tambah pengguna lain.
Di tengah ramainya komentar publik, Propam Polri telah memeriksa AKP Ramli.
Dalam klarifikasinya, Ramli mengaku lupa mengganti pelat asli setelah mengantar ibunya berobat ke kampung.
Ia menyebut pelat yang terpasang hanyalah pelat variasi sementara, bukan pelat bodong.
Ramli juga menegaskan seluruh dokumen kendaraan seperti STNK dan BPKB lengkap, serta tak ada niat untuk menutupi identitas mobilnya.
Sementara itu, Kasatlantas Polrestabes Makassar AKBP Andi Husnaeni menyatakan kasus ini telah diselesaikan dengan teguran simpatik, bukan tilang.
Menurutnya, pelat variasi tersebut segera diganti saat kejadian, dan tindakan itu tidak dimaksudkan untuk melanggar hukum.
Meski begitu, penutupan kasus dengan teguran ini justru memperkuat sentimen publik soal ketimpangan hukum dan gaya hidup aparat penegak hukum.
Publik kini menuntut transparansi harta kekayaan AKP Ramli, sekaligus mempertanyakan integritas aparat yang seharusnya menjadi teladan dalam penegakan hukum.
Editor : Darwis
