Gedor.id– Pasokan gas elpiji ke Pangkalan Arrahman di Jalan Terong, Lingkungan Panaikang, Kelurahan Pattallassang, Kabupaten Takalar, disebut terhenti selama hampir empat bulan.
Pemilik pangkalan, Syamsuddin Nyampo, mengaku tidak mendapat kepastian mengenai kelanjutan kerja sama dengan pihak agen, meski tunggakan pembayaran yang menjadi persoalan awal telah dilunasi.
Syamsuddin mengatakan, pasokan mulai terhenti setelah dirinya terlambat melakukan pembayaran sekitar satu pekan hingga menerima surat peringatan (SP) dari pihak agen.
Namun, setelah kewajibannya diselesaikan, pengiriman gas ke pangkalannya tidak kembali berjalan.
“Sudah empat bulan tidak pernah diantarkan gas dan tidak pernah ada pemberitahuan pasti apakah mau diputuskan atau bagaimana,” ungkap Syamsuddin, Minggu (11/10/2026).
Terhentinya pasokan tersebut membuat keberlangsungan usaha yang telah dijalankannya selama dua tahun itu terancam.
Ia mempertanyakan alasan penghentian distribusi serta status hubungan usahanya dengan agen.
Klaim Setoran Awal Rp23 Juta
Selain persoalan pasokan, Syamsuddin mengungkapkan bahwa dirinya mengeluarkan dana sebesar Rp23 juta saat pertama kali membuka pangkalan.
Menurut dia, dana tersebut diperuntukkan bagi biaya administrasi, pengurusan izin pangkalan, serta pengadaan 50 tabung elpiji 3 kilogram dan tiga tabung gas berwarna merah muda berkapasitas 5,5 kilogram.
Syamsuddin mengaku memiliki kuitansi sebagai bukti pembayaran.
Namun, ia menilai persoalan penghentian pasokan yang berlangsung berbulan-bulan membuatnya membutuhkan kejelasan mengenai status usaha dan dana yang telah dikeluarkan tersebut.
Di sisi lain, pemilik agen PT Dwi Maju Energi, Dwi Pratiwi, membantah mengetahui maupun menerima setoran Rp23 juta yang dimaksud Syamsuddin.
“Saya sama sekali tidak tahu itu dana Rp23 juta disetor ke mana, karena saya sama sekali tidak terima dana itu,” kata Dwi Pratiwi saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.
Perbedaan keterangan ini menyisakan pertanyaan mengenai pihak penerima dana, tujuan pembayaran, serta dokumen yang mendasari transaksi tersebut.
Mengaku Diminta Menjual Pangkalan
Syamsuddin juga mengaku mendapat permintaan untuk melakukan take over atau mengalihkan kepemilikan pangkalannya kepada pihak lain.
Ia menyebut permintaan tersebut disampaikan oleh Ibrahim, yang menurut Syamsuddin merupakan admin agen.
Ketika menolak, ia mengaku mendapat pernyataan bahwa pangkalannya akan berhenti beroperasi dengan sendirinya apabila tidak dijual.
“Saya diancam, kalau saya tidak mau menjual pangkalan saya, maka pangkalan ini katanya akan mati dengan sendirinya,” tuturnya.
Pernyataan tersebut masih merupakan keterangan Syamsuddin. Belum terdapat keterangan langsung dari Ibrahim mengenai dugaan permintaan pengalihan pangkalan maupun pernyataan yang dianggap sebagai ancaman tersebut.
Agen Sebut Ada Dua Surat Peringatan
Dwi Pratiwi menyampaikan versi berbeda mengenai penghentian pasokan.
Ia menyebut Syamsuddin telah dua kali menerima surat peringatan karena dinilai kerap terlambat melakukan pembayaran.
Dwi juga mengaku pernah membantu melunasi tunggakan pembayaran pangkalan tersebut.
Namun, dalam keterangannya, ia tidak membenarkan bahwa persoalan pasokan berkaitan dengan permintaan penjualan pangkalan sebagaimana disampaikan Syamsuddin.
Terkait jumlah distribusi, Dwi membantah informasi mengenai jatah 200 tabung per bulan.
Menurut dia, alokasi yang diterima pangkalan tersebut hanya 50 tabung per bulan.
Dwi juga mempertanyakan keterlibatan media dalam persoalan itu dan meminta agar alasan penghentian pasokan ditanyakan langsung kepada pemilik pangkalan.
Perlu Kejelasan atas Penghentian Pasokan
Perbedaan keterangan antara Syamsuddin dan Dwi Pratiwi menunjukkan bahwa persoalan ini belum sepenuhnya terang.
Pemilik pangkalan mempersoalkan penghentian pasokan, dana awal yang disebut telah disetorkan, serta dugaan permintaan untuk menjual usaha.
Sementara itu, pihak agen menekankan persoalan keterlambatan pembayaran dan membantah menerima dana Rp23 juta.
Untuk memperjelas duduk perkara, sejumlah hal masih perlu ditelusuri, termasuk bukti pembayaran dan identitas penerima dana Rp23 juta, surat peringatan yang diterbitkan, dasar penghentian distribusi, serta status kerja sama antara pangkalan dan agen.
Kepastian tersebut penting agar persoalan tidak berhenti pada saling bantah.
Jika terdapat perselisihan mengenai hak dan kewajiban dalam kerja sama distribusi, penyelesaiannya perlu didasarkan pada dokumen, ketentuan yang berlaku, dan keterangan seluruh pihak terkait.
(Tim)
