Gedor.id– Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan arah politik baru yang secara perlahan menggeser peninggalan era Joko Widodo (Jokowi). Minggu (29/6/2025)
Di tengah suasana yang tampak tenang di permukaan, perubahan kebijakan strategis justru mengisyaratkan upaya sistematis untuk merombak peta kekuasaan nasional.
Setidaknya tiga kebijakan penting warisan Jokowi kini telah dihapus atau dibatalkan oleh Prabowo dalam dua bulan pertama pemerintahannya.
Mulai dari pencabutan izin ekspor pasir laut, pembubaran Satgas Saber Pungli Siber, hingga pemisahan jadwal Pemilu dan Pilkada yang dinilai menguntungkan konsolidasi politik pemerintahan baru.
Menurut pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, langkah-langkah tersebut bukanlah kebetulan administratif.
Amir Hamzah menilai Prabowo tengah menata ulang lanskap kekuasaan dengan pendekatan halus namun strategis.
“Ini bagian dari strategi kekuasaan jangka panjang. Prabowo sedang menyusun peta kekuatan baru, sambil perlahan mengikis pengaruh Jokowi dari dalam,” ujarnya, Sabtu (28/6/2025).
Peta politik nasional yang selama sepuluh tahun terakhir berada di bawah dominasi Jokowi kini mulai bergeser.
Dalam internal pemerintahan, loyalis Jokowi dilaporkan mulai kehilangan ruang di posisi strategis, baik di kementerian maupun BUMN.
Meski Prabowo tidak pernah menyatakan secara terbuka niat untuk meninggalkan jejak Jokowi, keputusan-keputusan yang diambil menunjukkan arah sebaliknya.
Kebijakan yang dinilai sarat kepentingan politik masa lalu, secara bertahap direvisi, disederhanakan, atau dihapus.
Amir menyebut ini sebagai bentuk shadow purge—pembersihan politik senyap yang dilakukan tanpa konfrontasi langsung, namun berdampak signifikan terhadap struktur kekuasaan lama.
“Bukan frontal. Tapi sangat terukur. Dan inilah keunggulan Prabowo: merapikan panggung kekuasaan tanpa gaduh,” tambahnya.
Dengan pemilu nasional dan Pilkada yang kini dipisah, Prabowo dinilai memiliki keuntungan waktu untuk membangun basis politik baru sebelum kontestasi lokal dimulai.
Hal ini membuka ruang bagi aktor-aktor baru yang lebih dekat dengan lingkarannya untuk mengisi posisi kunci.
Di tengah narasi publik tentang keberlanjutan, pemerintahan Prabowo justru bergerak menuju pembentukan sistem kekuasaan baru yang tidak lagi bergantung pada pola lama.
Masa depan politik Jokowi pun kini berada di titik kritis—apakah masih bisa mempertahankan pengaruhnya, atau perlahan-lahan dilupakan sejarah.
