Gedor.id-Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi alokasi dana desa (ADD) Kota Padangsidimpuan dengan terdakwa mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Ismail Fahmi Siregar, kembali memanas.
Dalam nota pembelaan (pledoi) pribadinya di Pengadilan Tipikor Medan, Rabu (10/9/2025), Ismail meledakkan tudingan serius: dirinya dijebak dalam “permainan hukum” yang dimainkan jaksa.
“Uang Rp500 juta yang disebut jaksa bukan untuk saya. Itu titipan permintaan Kasi Intel Kejari Padangsidimpuan, Yunius Zega, yang tahu praktik potongan ADD oleh pejabat lain,” ujar Ismail lantang.
Ia mengaku, atas perintah Wali Kota, dirinya diminta mencarikan uang tersebut. Dari total Rp500 juta yang diminta, hanya Rp350 juta yang berhasil ia serahkan melalui sopirnya kepada Yunius Zega.
Sebut Nama-Nama Pejabat Terima Dana
Tak berhenti di situ, Ismail juga membeberkan daftar panjang pejabat yang diduga ikut kecipratan dana potongan ADD.
Mulai dari Wakil Wali Kota Arwin Siregar, Sekda Letnan Dalimunthe, hingga sejumlah camat disebut menerima aliran uang dengan nominal Rp2,5 juta sampai Rp60 juta.
Tuduhan Tekanan Penyidik
Ismail mengaku dipaksa penyidik Kejati Sumut mengubah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan menghapus keterangan penyerahan uang ke Yunius Zega. Ia bahkan dijanjikan tuntutan ringan 1 tahun 6 bulan jika menurut.
“Tapi janji itu hanya jebakan. Nyatanya, saya dituntut 6 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp1 miliar subsider 1 tahun kurungan. Saya juga tidak diberi kesempatan menghadirkan saksi maupun ahli yang meringankan,” tegasnya.
Soroti Audit dan Saksi yang Hilang
Dalam pledoinya, Ismail menyerang lemahnya dasar tuntutan jaksa. Audit kerugian negara disebut hanya berdasar pengakuan kepala desa, tanpa perhitungan kerugian nyata (actual loss).
Yang lebih fatal, jaksa tidak menghadirkan saksi kunci seperti Kepala Badan Keuangan Daerah maupun para camat yang mengetahui aliran dana.
“Saksi ahli dari Inspektorat pun tidak mampu menjelaskan kerugian negara secara benar,” katanya.
Ancam Lapor Jaksa Agung
Merasa dizalimi, Ismail berjanji akan melaporkan dugaan penyimpangan penanganan perkara ini langsung ke Jaksa Agung.
“Tuntutan JPU bukan berdasar fakta persidangan, tapi karena kepentingan pribadi,” tudingnya keras.
Di akhir pledoi, Ismail meminta majelis hakim untuk membebaskannya dari seluruh dakwaan.
“Atau setidaknya, beri saya putusan seadil-adilnya,” ujarnya menutup pembelaan.
Editor : Darwis
