Gedor.id– Penunjukan Salahuddin Dini, yang akrab disapa “Pak Ulli”, sebagai admin Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jeneponto–Takalar menuai sorotan dari sejumlah guru dan tenaga pendidik.
Pasalnya, Ulli diduga masih berstatus sebagai tenaga honorer di salah satu SMA Negeri di Takalar, sehingga penempatannya di Cabdin dinilai menimbulkan tanda tanya, khususnya terkait kejelasan status kepegawaian, tugas pokok dan fungsi (tupoksi), serta sistem penggajian.
“Kami cukup kaget saat mengetahui beliau menjadi admin SPMB di Cabdin. Sepengetahuan kami, beliau masih menerima honor dari sekolah tempat kami mengajar,” ungkap salah satu guru yang meminta namanya tidak disebutkan.
Beberapa pihak mempertanyakan dasar penunjukan Ulli, mengingat pelaksanaan SPMB adalah proses yang sensitif dan memerlukan integritas tinggi.
Mereka menilai, posisi sebagai admin seharusnya diisi oleh pegawai tetap atau setidaknya honorer yang gajinya bersumber dari Dinas Pendidikan, bukan dari sekolah.
“Kalau memang dia sudah resmi bertugas di Cabdin, harus jelas juga dari mana sumber honornya. Jangan sampai dia tidak tercatat sebagai honorer Cabdin dan juga bukan ASN, tapi mengemban tanggung jawab besar. Ini rawan terjadi praktik penyalahgunaan,” lanjut sumber tersebut.
Sampai berita ini diturunkan, pihak Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jeneponto–Takalar belum memberikan keterangan resmi.
Upaya konfirmasi yang dilakukan hanya membuahkan saran agar awak media menghubungi langsung Kasubag Tata Usaha, yang disebut mengetahui detail penugasan tersebut.
Isu ini memicu kekhawatiran soal transparansi dan integritas pelaksanaan SPMB.
Beberapa pihak juga menyoroti kemungkinan adanya tumpang tindih penggajian, seperti yang terjadi pada beberapa tenaga honorer lain yang tetap menerima honor dari sekolah asal meski telah lolos seleksi PPPK dan tak lagi aktif mengajar di sana.
Permasalahan ini menjadi perhatian serius di kalangan pendidik, mengingat pentingnya menjaga kredibilitas seleksi masuk perguruan tinggi dan kejelasan status personel yang terlibat di dalamnya.
Diharapkan, pihak Cabdin segera memberikan klarifikasi resmi untuk menghindari keresahan yang lebih luas, terutama di lingkungan pendidikan dan masyarakat umum.
