Gedor.id- Dugaan praktik penyelundupan anggaran melalui jalur pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD Takalar perlahan mulai terkuak. Rabu (9/7/2025)
Sejumlah anggaran dilaporkan tiba-tiba muncul di sistem perencanaan instansi pemerintah tanpa kejelasan asal usul, tanpa usulan resmi, dan tanpa penjelasan apapun kepada pihak pelaksana.
Informasi tersebut mencuat saat wartawan mencoba menelusuri aliran anggaran ke beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Seorang pejabat di salah satu dinas mengungkapkan kebingungannya terhadap keberadaan kegiatan yang tidak pernah mereka ajukan, namun muncul lengkap dengan nominal anggaran.
“Kadang ada kegiatan lengkap dengan anggaran muncul begitu saja. Kami tidak tahu siapa yang menitip atau mengusulkan. Kalau ditanya, mungkin yang tahu hanya pihak keuangan,” ujarnya, Rabu (9/7).
Sumber menyebutkan, terdapat dua jalur penginputan kegiatan dalam sistem: yang pertama melalui OPD terkait, dan yang kedua langsung melalui bagian keuangan.
Jalur kedua inilah yang dianggap membuka celah permainan anggaran tanpa transparansi.
“Kami pernah input kegiatan pembangunan panggung wisata, itu jelas. Tapi tiba-tiba muncul kegiatan lain yang bukan dari kami. Diduga kuat itu diinput langsung oleh keuangan,” tambahnya.
Dugaan makin menguat bahwa anggaran-anggaran tersebut merupakan Pokir dari anggota DPRD yang “dititipkan” secara diam-diam tanpa mekanisme transparan.
Praktik ini patut dipertanyakan, terutama karena tidak melalui proses koordinasi resmi yang melibatkan OPD sebagai pelaksana kegiatan.
Upaya konfirmasi kepada Kepala Bidang Anggaran, Waris, hingga saat ini belum membuahkan hasil. Nomor ponsel yang biasa digunakan tidak dapat dihubungi, sehingga pertanyaan publik soal jalur masuknya dana ini masih menggantung.
Fenomena ini mengindikasikan adanya pola aliran anggaran tidak sehat yang berpotensi disalahgunakan.
Ketertutupan informasi, lemahnya koordinasi, dan absennya akuntabilitas menjadi sinyal kuat bahwa sistem pengelolaan Pokir di Takalar perlu dibuka dan diaudit secara menyeluruh.
