Gedor.id- Mantan Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi), mencatat rekor baru dalam sejarah kabinet Indonesia sebagai presiden dengan jumlah menteri terjerat kasus korupsi terbanyak.
Catatan ini mengalahkan mantan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.
Salah satu nama terbaru yang menambah panjang daftar menteri Jokowi adalah Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim (NAM).
Nadiem ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook oleh Kejaksaan Agung pada Kamis, 4 September 2025. Kasus ini diperkirakan merugikan keuangan negara hingga Rp 1,98 triliun.
Selain Nadiem, beberapa menteri Jokowi juga pernah atau sedang terseret kasus korupsi:
1.Trikasih Thomas Lembong (Tom Lembong) – kasus impor gula 2015-2016.
2.Syahrul Yasin Limpo (SYL) – divonis 10 tahun penjara terkait pemerasan di Kementan.
3.Johnny G Plate – tersangka pembangunan menara BTS 4G dan infrastruktur BAKTI Kominfo 2020-2022.
4.Idrus Marham – kasus suap proyek PLTU Riau-1 senilai Rp 500 juta.
5.Imam Nahrawi – korupsi dana hibah KONI melalui Kemenpora tahun anggaran 2018, total dugaan Rp 26,5 miliar.
6. Edhy Prabowo – suap perizinan tambak dan komoditas perikanan 2020.
7.Juliari Batubara – kasus bansos Covid-19 2020, penerimaan suap sekitar Rp 32,48 miliar.
Di era SBY, lima menteri tercatat terjerat kasus korupsi, termasuk Siti Fadilah Supari, Andi Mallarangeng, Suryadharma Ali, Jero Wacik, dan Bachtiar Chamsyah.
Sementara era Megawati mencatat empat menteri terjerat korupsi, seperti Rokhmin Dahuri, Said Agil Husin Al Munawar, Hari Sabarno, dan Achmad Sujudi.
Sementara itu, di era Presiden ke-8 Prabowo Subianto, baru satu menteri yang terseret dugaan korupsi, yakni mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel.
Catatan ini memperlihatkan bahwa jumlah menteri terjerat kasus korupsi di era Jokowi jauh lebih banyak dibandingkan presiden sebelumnya, menegaskan rekor yang sulit disaingi SBY maupun Megawati.
Kasus ini kembali menyoroti pentingnya kabinet yang bersih, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan pemerintahan.
Editor : Darwis
