Bola Soba Telantar, Kepastian Hukum Terlunta-lunta! Kapolres Bone Didesak Buka-bukaan

Tojeng

Sabtu, 21 November 2026 - 21:57 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua LSM Lamellong, Muhammad Rusdi (kiri). Foto kanan memperlihatkan dokumen somasi yang dilayangkan kepada pihak kepolisian terkait desakan penuntasan penanganan dugaan penyimpangan proyek Bola Soba di Kabupaten Bone.

Ketua LSM Lamellong, Muhammad Rusdi (kiri). Foto kanan memperlihatkan dokumen somasi yang dilayangkan kepada pihak kepolisian terkait desakan penuntasan penanganan dugaan penyimpangan proyek Bola Soba di Kabupaten Bone.

Gedor.id– Proyek pembangunan Bola Soba di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, bukan hanya menyisakan persoalan pekerjaan yang tak kunjung rampung.

Penanganan dugaan penyimpangan dalam proyek bernilai Rp10,7 miliar itu juga kini dipertanyakan.

Setelah bertahun-tahun tanpa kejelasan hukum yang terbuka kepada publik, LSM Lamellong akhirnya melayangkan somasi kepada Kapolres Bone.

Somasi tersebut menjadi bentuk desakan agar kepolisian tidak membiarkan perkara yang menyangkut penggunaan uang negara itu terus berjalan tanpa kepastian.

Publik berhak mengetahui sejauh mana pengusutan dilakukan, apa saja temuan penyidik, serta langkah hukum apa yang telah ditempuh.

Proyek yang berlokasi di Kelurahan Watang Palakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat, tersebut dikerjakan oleh CV Mega Jaya dengan nilai anggaran mencapai Rp10,7 miliar.

Pekerjaan itu ditargetkan rampung pada akhir 2023. Namun, hingga November 2026, proyek tersebut belum juga menunjukkan tanda-tanda penyelesaian.

Artinya, tenggat penyelesaian yang telah ditetapkan terlewati hampir tiga tahun.

BACA JUGA :  Diskominfo Gowa Diduga Tutupi Aliran Dana Rp1,1 Miliar ke Media

Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai pelaksanaan kontrak, pengawasan pekerjaan, pertanggungjawaban anggaran, hingga konsekuensi terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Persoalannya tidak berhenti pada keterlambatan pembangunan. Dugaan penyimpangan yang turut menyeret proyek tersebut sebelumnya juga menjadi perhatian aparat penegak hukum.

Namun, perkembangan penanganannya kini dinilai tidak cukup transparan untuk diketahui masyarakat.

Ketua Umum LSM Lamellong, Muhammad Rusdi, menilai penanganan perkara tersebut terkesan berjalan tanpa kejelasan perkembangan.

Menurutnya, masyarakat tidak seharusnya dibiarkan terus menunggu tanpa memperoleh informasi mengenai proses hukum yang sedang berlangsung.

Kepada media, Rusdi menegaskan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Kapolres Bone merupakan bentuk tuntutan agar kepolisian memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan penanganan dugaan kasus tersebut.

“Seharusnya ada kejelasan mengenai perkembangan penanganan kasus ini. Jangan sampai publik terus menunggu tanpa mengetahui sejauh mana proses hukumnya,” ujarnya. Sabtu (21/11/2026)

BACA JUGA :  Aliansi Mahasiswa Tagih Nyali Kejati Sulsel Usut Dugaan Aliran Dana dan Pokir DPRD

Rusdi juga mengingatkan bahwa sebelumnya Polres Bone sempat menyampaikan adanya dugaan kongkalikong dengan pihak-pihak terkait dalam proyek tersebut.

Pernyataan itu, menurutnya, semestinya diikuti dengan langkah penyelidikan dan penegakan hukum yang jelas, bukan justru berujung pada ketidakpastian informasi.

Jangan Berhenti pada Pernyataan, Publik Menunggu Pembuktian

Pernyataan mengenai dugaan kongkalikong tentu bukan perkara ringan. Jika memang terdapat indikasi keterlibatan sejumlah pihak dalam penyimpangan proyek, masyarakat berhak mengetahui apakah indikasi tersebut telah ditindaklanjuti melalui pemeriksaan, pengumpulan alat bukti, hingga penentuan status hukum pihak-pihak yang terkait.

Di sisi lain, belum rampungnya proyek juga membutuhkan penjelasan yang konkret.

Apa penyebab pekerjaan tidak selesai sesuai kontrak? Bagaimana realisasi penggunaan anggaran Rp10,7 miliar tersebut?

Apakah terdapat pembayaran yang tidak sebanding dengan progres fisik pekerjaan?

Siapa yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pengendalian kontrak?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab agar persoalan Bola Soba tidak hanya menjadi polemik berkepanjangan tanpa pertanggungjawaban yang jelas.

BACA JUGA :  Kejari Takalar 'Mandul' Kasus Miliaran Dibiarkan Busuk Bertahun-tahun

LSM Lamellong mendesak Kapolres Bone memberikan penjelasan mengenai status penanganan perkara, tahapan penyelidikan atau penyidikan yang telah dilakukan, serta kendala yang menyebabkan proses hukum belum memberikan kepastian kepada publik.

Bagi masyarakat, persoalan Bola Soba bukan sekadar bangunan yang belum selesai.

Di dalamnya terdapat anggaran negara yang harus dipertanggungjawabkan dan dugaan penyimpangan yang wajib diuji melalui proses hukum.

Somasi LSM Lamellong kini menjadi momentum bagi Polres Bone untuk menjawab keraguan publik.

Sebab, semakin lama perkara ini tidak memperoleh kejelasan, semakin besar pula pertanyaan masyarakat mengenai transparansi pengawasan proyek dan keseriusan penanganan dugaan penyimpangannya.

Uang negara telah dianggarkan, proyek belum tuntas, sementara kepastian hukum masih dinantikan.

Publik kini menunggu jawaban: sampai di mana sebenarnya pengusutan dugaan kasus Bola Soba?

Editor : Darwis

Berita Terkait

Pemkab Takalar Jangan Tutup Mata! Dugaan Pemasangan Kabel WiFi Tanpa Izin Kian Meluas
Bukan Jalan, Bukan Klaim! Sungai Lamata Jadi Penentu Batas Dua Desa di Wajo
Jangan Jadi Mahasiswa Pengecut! IPMIL RAYA Gugat Apatisme dan Serukan Kebangkitan Gerakan Mahasiswa
Memalukan! Atlet Jeneponto Siap Bertanding, Konsumsi dan Anggaran Justru Bermasalah
Dugaan Tambang Liar Tak Tuntas, Kinerja Polres Lutra Disorot Propam
Janji Manis Pangkalan Gas Berujung Petaka, Uang Puluhan Juta Melayang!
Akses Jalan Terbatas Tak Jadi Penghalang, Camat Burau Temui Warga Terpencil
270 Jenazah Dilaporkan Jadi Abu Akibat Karhutla di Toraja Utara

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 21:57 WITA

Bola Soba Telantar, Kepastian Hukum Terlunta-lunta! Kapolres Bone Didesak Buka-bukaan

Rabu, 18 November 2026 - 18:08 WITA

Pemkab Takalar Jangan Tutup Mata! Dugaan Pemasangan Kabel WiFi Tanpa Izin Kian Meluas

Sabtu, 14 November 2026 - 17:33 WITA

Bukan Jalan, Bukan Klaim! Sungai Lamata Jadi Penentu Batas Dua Desa di Wajo

Sabtu, 7 November 2026 - 17:10 WITA

Jangan Jadi Mahasiswa Pengecut! IPMIL RAYA Gugat Apatisme dan Serukan Kebangkitan Gerakan Mahasiswa

Jumat, 6 November 2026 - 00:03 WITA

Memalukan! Atlet Jeneponto Siap Bertanding, Konsumsi dan Anggaran Justru Bermasalah

Berita Terbaru

Layanan Green SM Bike menghentikan operasional di Indonesia terhitung mulai Jumat (20/11/2026).

Nasional

Baru Seumur Jagung, Green SM Bike Pamit dari Pasar Indonesia

Sabtu, 21 Nov 2026 - 15:22 WITA

Kapolda Sulsel Irjen Pol Awal Chairuddin memperlihatkan barang bukti saat konferensi pers hasil Operasi Sarang Narkoba (OSN) 2026 yang turut mengamankan tiga oknum polisi di Makassar dan Gowa, Kamis (19/11/2026).

Hukum dan Kriminal

Polda Sulsel Gempur Sarang Narkoba, Tiga Oknum Polisi Ikut Terseret

Jumat, 20 Nov 2026 - 21:01 WITA