Lahan Dipersoalkan, SPPT Terbit atas Nama Pihak Lain, Warga Pertanyakan Keabsahannya!

Tojeng

Sabtu, 21 November 2026 - 12:51 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Lingkungan Mannyampa

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Lingkungan Mannyampa

Gedor.id– Dugaan ketidaksesuaian data dalam penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Lingkungan Mannyampa, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, menjadi perhatian masyarakat.

Persoalan ini mencuat setelah muncul klaim dari warga yang mengaku sebagai ahli waris atas lahan yang tercantum dalam SPPT atas nama pihak lain.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kejelasan batas tanah, riwayat penguasaan, serta dasar penerbitan dokumen perpajakan tersebut.

Pemerintah Kelurahan Temukan Ketidaksesuaian Objek Tanah

Berdasarkan keterangan pemerintah setempat, permohonan terkait keterangan kepemilikan dan hibah tanah atas nama M.S., I.S., dan SY tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana diminta.

Keputusan tersebut diambil setelah Kepala Lingkungan Mannyampa menemukan adanya ketidaksesuaian antara objek dan batas tanah dalam dokumen permohonan dengan kondisi fisik di lapangan.

Merasa permohonannya tidak dipenuhi, pemohon kemudian melaporkan persoalan tersebut ke Inspektorat Kabupaten Takalar dengan alasan pelayanan pemerintah kelurahan dinilai tidak maksimal.

Lurah dan Kepala Lingkungan Berikan Klarifikasi

Menanggapi pengaduan tersebut, Lurah Pallantikang bersama Kepala Lingkungan Mannyampa mendatangi Kantor Inspektorat Kabupaten Takalar untuk memberikan klarifikasi sekaligus menyerahkan bukti-bukti pendukung.

Dalam penjelasannya, pemerintah setempat menegaskan bahwa tidak ditindaklanjutinya permohonan bukan karena mengabaikan pelayanan masyarakat, melainkan karena adanya persoalan mendasar terkait kesesuaian objek dan batas tanah.

Mereka juga menegaskan bahwa SPPT PBB merupakan dokumen perpajakan, bukan bukti kepemilikan atau alas hak atas tanah.

Dengan demikian, SPPT tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menerbitkan keterangan kepemilikan maupun keterangan hibah tanah.

“Kami berkewajiban menjaga ketertiban dan mencegah terjadinya sengketa tanah berkepanjangan di tengah masyarakat. Jika objek dan batas tanah tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, permohonan harus diverifikasi terlebih dahulu, termasuk melalui pengukuran ulang oleh pihak berwenang,” tegas Herman Rangka.

Desak Penelusuran Asal-Usul Penerbitan SPPT

Herman Rangka juga menegaskan pentingnya penelusuran terhadap asal-usul data dan proses penerbitan SPPT yang dipersoalkan.

“Jangan sampai ketidakjelasan data administrasi justru merugikan warga dan mengganggu ketenteraman masyarakat. Kami ingin persoalan ini dibuka secara transparan agar diketahui bagaimana data tersebut diajukan, diproses, dan diterbitkan, termasuk pihak-pihak yang bertanggung jawab,” tegasnya.

Masyarakat berharap Inspektorat Kabupaten Takalar dan instansi terkait dapat melakukan pemeriksaan secara objektif, termasuk menelusuri dokumen pendukung, riwayat tanah, kesesuaian batas, serta prosedur penerbitan SPPT.

Hingga saat ini, dugaan ketidaksesuaian maupun pemalsuan data tersebut masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan resmi.

Karena itu, seluruh pihak diharapkan menghormati proses klarifikasi dan tidak mengambil tindakan yang dapat memperkeruh situasi.

Prinsipnya, administrasi perpajakan harus tertib, transparan, dan tidak boleh merugikan hak keperdataan warga lainnya.

Adapun Dasar Hukum

  1. Pasal 391 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP — terkait pemalsuan surat.

  2. Pasal 392 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP — terkait pemalsuan surat tertentu, termasuk dokumen yang berkaitan dengan hak atas tanah.

  3. Pasal 1365 KUHPerdata — terkait perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian.

  4. Pasal 1328 KUHPerdata — terkait penipuan sebagai alasan pembatalan perjanjian.

Editor : Darwis

Berita Terkait

Dari Kasi Intel ke Pejabat Terkait, Kejelasan Laporan Dana BOS SMKN 2 Gowa Masih Mengantung
Tambang Ilegal Merajalela! Siapa Pemain Besar di Balik PETI Luwu?
Kabel Sudah Membentang, Izin Belum Jelas! PT Global Net Diduga Terobos Aturan di Tanakeke
Gempar! Dana BOS Rp5,89 Miliar SMKN 2 Gowa Dilaporkan, Kejari Jangan Main Senyap!
Kasus Kematian Hj. Mini Jalan di Tempat? Keluarga Soroti Pemeriksaan Pemilik Rumah
Dua Kali Keluarga Datang, Korban Disebut Sedang Tidur, Ternyata Ditemukan Tak Bernyawa
Pengerukan Empang Diduga Milik Kades Disorot, Polres Periksa, Kabid Perizinan Tegaskan Soal Izin
Hukum Jangan Tumpul ke Aparat! Dugaan Oknum Polisi Terlibat Tambang Sawakong Mencuat

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 12:51 WITA

Lahan Dipersoalkan, SPPT Terbit atas Nama Pihak Lain, Warga Pertanyakan Keabsahannya!

Kamis, 19 November 2026 - 17:42 WITA

Dari Kasi Intel ke Pejabat Terkait, Kejelasan Laporan Dana BOS SMKN 2 Gowa Masih Mengantung

Selasa, 17 November 2026 - 01:55 WITA

Kabel Sudah Membentang, Izin Belum Jelas! PT Global Net Diduga Terobos Aturan di Tanakeke

Selasa, 17 November 2026 - 01:00 WITA

Gempar! Dana BOS Rp5,89 Miliar SMKN 2 Gowa Dilaporkan, Kejari Jangan Main Senyap!

Selasa, 17 November 2026 - 00:06 WITA

Kasus Kematian Hj. Mini Jalan di Tempat? Keluarga Soroti Pemeriksaan Pemilik Rumah

Berita Terbaru

Layanan Green SM Bike menghentikan operasional di Indonesia terhitung mulai Jumat (20/11/2026).

Nasional

Baru Seumur Jagung, Green SM Bike Pamit dari Pasar Indonesia

Sabtu, 21 Nov 2026 - 15:22 WITA

Kapolda Sulsel Irjen Pol Awal Chairuddin memperlihatkan barang bukti saat konferensi pers hasil Operasi Sarang Narkoba (OSN) 2026 yang turut mengamankan tiga oknum polisi di Makassar dan Gowa, Kamis (19/11/2026).

Hukum dan Kriminal

Polda Sulsel Gempur Sarang Narkoba, Tiga Oknum Polisi Ikut Terseret

Jumat, 20 Nov 2026 - 21:01 WITA