Gedor.id– Dugaan pemasangan jaringan kabel WiFi tanpa mengantongi izin di Kabupaten Takalar kian meluas.
Setelah sebelumnya terungkap di Desa Rewataya, Kecamatan Kepulauan Tanakeke, aktivitas pemasangan kabel yang diduga dilakukan PT Globalnet kini juga ditemukan di Desa Minasa Baji, tepatnya di Dusun Lantang Peo.
Informasi tersebut mencuat setelah seorang warga Desa Minasa Baji menghubungi awak media melalui pesan WhatsApp dan mengungkapkan adanya aktivitas pemasangan jaringan internet di wilayahnya.
“Di desa kami juga ini ada pemasangan, Pak,” ungkap warga tersebut.
Meluasnya titik pemasangan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai legalitas operasional PT Globalnet di Kabupaten Takalar.
Pasalnya, perusahaan tersebut diduga melakukan aktivitas pemasangan jaringan tanpa terlebih dahulu mengurus perizinan melalui instansi pemerintah daerah yang berwenang.
Dugaan tersebut diperkuat oleh keterangan pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Takalar.
Instansi tersebut mengaku telah melakukan pengecekan berulang kali, namun belum menemukan nama PT Globalnet dalam data permohonan perizinan.
“Kami sudah berusaha mengecek berkali-kali, tetapi nama PT Globalnet tidak ada,” ujar Hasnaeni dari DPMPTSP Kabupaten Takalar.
Keterangan ini semakin memperkuat urgensi bagi pemerintah daerah untuk menelusuri legalitas aktivitas pemasangan jaringan tersebut, termasuk memastikan apakah perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan perizinan yang diwajibkan.
Saat dikonfirmasi awak media terkait persoalan perizinan, pihak PT Globalnet belum memberikan penjelasan substantif mengenai status izin pemasangan jaringan di Kabupaten Takalar.
Melalui pesan WhatsApp, pihak perusahaan menyampaikan bahwa direktur mereka sedang dalam perjalanan dari Jakarta menuju Buol, Sulawesi Tengah, untuk menyelesaikan sejumlah urusan selama tiga hingga empat hari.
Perusahaan kemudian meminta waktu sekitar satu minggu untuk mengatur jadwal dan datang langsung ke lokasi.
“Besar harapan kami Bapak dapat memberikan kelonggaran waktu tersebut. Atas pengertian dan kebijaksanaan Bapak, kami ucapkan terima kasih banyak,” demikian keterangan pihak PT Globalnet melalui WhatsApp, Senin (16/11/2026).
Namun, permintaan penundaan pertemuan tersebut belum menjawab persoalan utama yang dipertanyakan, yakni apakah aktivitas pemasangan jaringan di sejumlah wilayah Kabupaten Takalar telah mengantongi izin sesuai ketentuan yang berlaku.
Warga pun mendesak Pemerintah Kabupaten Takalar agar tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut.
Mereka meminta instansi terkait segera melakukan pemeriksaan lapangan, menghentikan sementara aktivitas pemasangan apabila ditemukan pelanggaran, serta mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum.
Bahkan, warga berharap kabel jaringan yang terpasang tanpa dasar perizinan yang sah dapat ditertibkan hingga dilakukan pembongkaran apabila memang terbukti melanggar aturan.
Pemerintah daerah juga diharapkan tidak hanya berhenti pada pemeriksaan administrasi, tetapi memastikan seluruh aktivitas pembangunan jaringan telekomunikasi di wilayah Takalar berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Globalnet belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai dokumen perizinan yang dimiliki maupun dasar hukum pemasangan jaringan di Desa Rewataya dan Desa Minasa Baji.
Editor : Darwis






















