Surat Demonstrasi Ditolak, FRI Soroti Pelanggaran HAM

Jumat, 9 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Umum FRI, Faskal alias Sulla

Ketua Umum FRI, Faskal alias Sulla

Gedor.id– Federasi Rakyat Indonesia (FRI) menyatakan akan tetap turun ke jalan meski aparat kepolisian di Kabupaten Gowa menolak surat pemberitahuan aksi mereka.

Penolakan tersebut disebut sebagai bentuk pembungkaman demokrasi dan pelanggaran terang-terangan terhadap hak konstitusional warga negara.

Ketua Umum FRI, Zulla, menyebut penolakan surat pemberitahuan aksi tertanggal 6 Januari 2026 diduga dilakukan oleh oknum kepolisian pada bidang Intelkam Polres Gowa.

Ia menilai langkah itu bukan sekadar kesalahan prosedur, melainkan cermin watak represif aparat yang bertentangan dengan semangat reformasi.

BACA JUGA :  Viral! Rumah Dinas Polisi di Gowa Jadi Tempat Ngopi, Warga Desak Penindakan

“Menolak surat pemberitahuan aksi sama dengan menolak demokrasi. Kepolisian tidak punya kewenangan untuk membatasi hak rakyat,” tegas Zulla. Jumat (9/1/2026)

FRI menegaskan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 secara jelas mewajibkan kepolisian menerima surat pemberitahuan aksi.

Dokumen tersebut bersifat administratif dan diperuntukkan bagi pengamanan, bukan alat sensor untuk mengontrol, apalagi membatalkan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum.

BACA JUGA :  Main Curi Tanah Urug, Warga Bajeng Dicokok Polisi Bersama Excavator

Atas tindakan tersebut, FRI memastikan aksi demonstrasi tetap digelar sebagai bentuk perlawanan terhadap praktik yang dinilai mencederai demokrasi dan hak asasi manusia.

Mereka menilai penolakan ini berpotensi menjadi preseden berbahaya jika dibiarkan.

Tak hanya itu, FRI juga secara tegas menuntut Kepala Satuan Intelkam Polres Gowa mundur dari jabatannya apabila tidak mampu menjalankan fungsi pelayanan publik dan pengayoman masyarakat.

Tuntutan tersebut merujuk pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang prinsip dan standar hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

BACA JUGA :  Suara Musik Jadi Sebab, Dua Pria di Gowa Tewas Ditusuk Tetangga Sendiri

“Jika aparat justru menjadi penghalang kebebasan warga, maka posisinya patut dievaluasi,” ujar Zulla.

FRI mengingatkan, pembiaran terhadap tindakan semacam ini hanya akan mempersempit ruang demokrasi dan membuka jalan bagi penyalahgunaan kewenangan.

Mereka mendesak kepolisian agar segera berbenah, menghentikan praktik pembatasan hak sipil, dan kembali pada tugas utama sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

Bersambung..

Editor : Darwis

Berita Terkait

Dua Lokasi Disorot, Gerai Alfamart di Gowa Diduga Lolos Tanpa Izin Lengkap
Perusakan Bakau Terjadi Terang-terangan, Tanakeke Tanpa Perlindungan
Pengawasan BBM Subsidi di Bantaeng Dipersoalkan, Propam Diminta Bertindak
Di Negeri Sendiri, Rakyat Kolaka Utara Dibunuh Pelan-Pelan oleh Harga BBM
Miliaran Digelontorkan, K3 Dibuang, Proyek Jalan Mallawa Maros Bau Pelanggaran
SPBU Milik Keluarga Oknum Polisi? Dugaan Mafia Pertalite Mengguncang Bantaeng
Bangunan MBG di Takalar Disoal, Diduga Berdiri Tanpa PBG, Koalisi Pemuda Nilai Ada Pembiaran Sistematis
Pertalite Raib di SPBU Jatia, Aktivitas Malam Hari Picu Kecurigaan Warga

Berita Terkait

Rabu, 4 Februari 2026 - 15:42 WITA

Dua Lokasi Disorot, Gerai Alfamart di Gowa Diduga Lolos Tanpa Izin Lengkap

Sabtu, 31 Januari 2026 - 14:12 WITA

Perusakan Bakau Terjadi Terang-terangan, Tanakeke Tanpa Perlindungan

Kamis, 29 Januari 2026 - 16:21 WITA

Pengawasan BBM Subsidi di Bantaeng Dipersoalkan, Propam Diminta Bertindak

Rabu, 28 Januari 2026 - 19:46 WITA

Di Negeri Sendiri, Rakyat Kolaka Utara Dibunuh Pelan-Pelan oleh Harga BBM

Rabu, 28 Januari 2026 - 16:41 WITA

Miliaran Digelontorkan, K3 Dibuang, Proyek Jalan Mallawa Maros Bau Pelanggaran

Berita Terbaru

Salinan Ijazah Jokowi (Foto Antara)

Nasional

Tanpa Sensor, Salinan Ijazah Jokowi Jadi Objek Uji Keaslian

Kamis, 12 Feb 2026 - 18:03 WITA