68 Persen Rakyat RI Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Versi Bank Dunia

Senin, 16 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi potret kemiskinan di Indonesia

Ilustrasi potret kemiskinan di Indonesia

Gedor.id – Di balik gelar sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia menyimpan potret buram: 193,5 juta penduduknya masih hidup di bawah garis kemiskinan internasional versi Bank Dunia.

Laporan terbaru lembaga keuangan global itu menyebut bahwa 68,3 persen penduduk Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan dasar menurut standar global sebesar 8,3 dolar AS per hari (menggunakan metode PPP 2021).

Angka ini menempatkan Indonesia sebagai negara keempat dengan jumlah penduduk miskin terbanyak dalam kategori negara berpendapatan menengah atas.

Indonesia hanya sedikit lebih baik dari negara-negara Afrika seperti Afrika Selatan, Namibia, dan Botswana, namun tertinggal dari negara seperti Vietnam, Fiji, dan Armenia, yang secara ekonomi bahkan tergolong lebih kecil.

Pengamat ekonomi Anthony Budiawan dari PEPS menilai, fakta ini merupakan tamparan keras bagi pemerintah.

“Ini ironi besar. Indonesia kaya sumber daya alam, tapi tidak mampu menyejahterakan mayoritas rakyatnya,” katanya.

Menurut Budiawan, kemiskinan massal ini adalah hasil dari ketimpangan kebijakan, korupsi struktural, serta absennya keberpihakan negara terhadap rakyat kecil.

Ia memperingatkan bahwa tanpa reformasi serius, kemiskinan akan menjadi masalah laten yang terus diwariskan.

Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan nasional hanya 9,4 persen per Maret 2024. Namun, angka ini menggunakan definisi yang jauh lebih rendah dibanding standar internasional.

Perbedaan inilah yang menciptakan jurang persepsi antara realitas global dan klaim domestik.

Bank Dunia sendiri memperbarui garis kemiskinan internasional secara berkala. Kenaikan dari 6,85 dolar AS (PPP 2017) ke 8,3 dolar AS (PPP 2021) mencerminkan kondisi ekonomi dunia yang makin menuntut biaya hidup lebih tinggi—dan memperjelas bahwa Indonesia belum mampu mengejar standar kesejahteraan tersebut.

Editor : Id Amor

Berita Terkait

Sidang Isbat Tetapkan Lebaran 1447 H pada 21 Maret 2026, Ini Rinciannya
Dalih Bupati Pekalongan ke KPK, Mengaku Tak Paham Hukum karena Latar Belakang Penyanyi Dangdut
Transmisi Harga Brent ke Solar, Logistik RI di Ujung Tanduk
Prabowo–Trump Capai Kesepakatan, Transfer Data Lintas Negara Resmi Diizinkan
Teguran MSCI ke Otoritas Pasar Modal Bikin Istana Panas, Mintarsih Beri Penjelasan
Kondisi Fisik Jokowi Dinilai Terus Merosot di Tengah Isu Ijazah
Tanpa Sensor, Salinan Ijazah Jokowi Jadi Objek Uji Keaslian
Polemik Anggaran 1.500 Kapal Ikan, Menteri KKP dan Menteri Keuangan Saling Beda Pernyataan

Berita Terkait

Jumat, 20 Maret 2026 - 15:35 WITA

Sidang Isbat Tetapkan Lebaran 1447 H pada 21 Maret 2026, Ini Rinciannya

Kamis, 5 Maret 2026 - 17:12 WITA

Dalih Bupati Pekalongan ke KPK, Mengaku Tak Paham Hukum karena Latar Belakang Penyanyi Dangdut

Senin, 2 Maret 2026 - 17:05 WITA

Transmisi Harga Brent ke Solar, Logistik RI di Ujung Tanduk

Sabtu, 21 Februari 2026 - 22:51 WITA

Prabowo–Trump Capai Kesepakatan, Transfer Data Lintas Negara Resmi Diizinkan

Selasa, 17 Februari 2026 - 20:11 WITA

Teguran MSCI ke Otoritas Pasar Modal Bikin Istana Panas, Mintarsih Beri Penjelasan

Berita Terbaru