Gedor.id– Struktur kepengurusan baru DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) periode 2025–2030 di bawah pimpinan Megawati Soekarnoputri hingga kini belum mendapat pengesahan dari pemerintah.
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM, Widodo, menyebutkan bahwa proses pengesahan masih berjalan.
“Kemungkinan minggu depan (keluar pengesahan) jika kelengkapan administrasinya terpenuhi,” ujarnya, dikutip dari RMOL, Minggu, 7 September 2025.
Struktur lengkap kepengurusan PDIP periode 2025–2030 terbentuk setelah Megawati melantik sejumlah pengurus yang belum sempat disumpah pada Kongres VI di Bali, awal Agustus lalu.
Dalam struktur tersebut, Hasto Kristiyanto kembali dipercaya sebagai Sekretaris Jenderal untuk ketiga kalinya.
Sebelumnya, posisi Sekjen sempat dikosongkan. Saat mengumumkan susunan pengurus di Bali, Megawati bahkan menempatkan dirinya selaku ketua umum sekaligus Sekjen sementara.
Hasto kemudian resmi dilantik setelah menyelesaikan proses administrasi terkait status hukumnya.
Ia bebas dari tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.
Selain Megawati dan Hasto, kursi bendahara umum PDIP dalam kepengurusan baru juga tetap diisi oleh kader lama, Olly Dondokambey.
