Gedor.id – Pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon soal tragedi pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998 memicu kemarahan dari para aktivis reformasi.
Fadli Zon dianggap mengingkari sejarah dan menyakiti hati para korban dengan menyebut kasus tersebut sebagai “rumor tanpa bukti kuat.”
Respons keras pun datang dari kalangan Aktivis 98. Salah satunya, Jimmy Fajar alias Jimbong, melontarkan ultimatum terbuka kepada Fadli Zon.
Ia meminta Menteri Kebudayaan itu segera meminta maaf secara terbuka kepada publik dan para penyintas tragedi 1998. Jika tidak, aksi besar-besaran akan digelar untuk mengepung kantor Kementerian Kebudayaan.
“Apabila Fadli Zon tidak minta maaf kepada rakyat Indonesia dan para korban, kami akan geruduk kantor kementeriannya. Kami tidak main-main,” tegas Jimbong dalam keterangannya.
Tak hanya itu, Jimbong juga menyindir Fadli Zon lewat sebuah puisi berjudul “Menteri Sontoloyo.”
Dalam bait-bait puisinya, Jimbong menyebut Fadli sebagai sosok yang mencoba menghapus jejak sejarah kelam bangsa.
Petikan puisinya berbunyi:
Kau bilang tidak ada pemerkosaan massal,
Padahal data dan fakta sudah jelas terbentang.
Kau ingin hapus sejarah demi jabatan,
Menteri Sontoloyo, pengkhianat kebenaran!
Reaksi keras juga datang dari aktivis 98 lainnya, Mustar Bona Ventura. Ia menyebut ucapan Fadli Zon sebagai bentuk pelecehan terhadap sejarah bangsa dan penderitaan para korban perempuan dalam tragedi Mei 1998.
“Pernyataan Fadli Zon adalah bentuk kejahatan moral. Negara sudah mengakui tragedi itu melalui TGPF dan pidato resmi Presiden BJ Habibie. Kalau dia menyangkal, artinya dia mengingkari sejarah,” tegas Mustar.
Ia juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mencopot Fadli dari jabatannya.
“Ini bukan cuma soal salah bicara. Ini soal penistaan terhadap memori kolektif bangsa. Presiden harus bersikap,” ujarnya.
Fadli Zon sendiri telah merespons kritik publik. Ia menyatakan bahwa pernyataannya tidak dimaksudkan untuk menafikan penderitaan korban, melainkan untuk meminta kehati-hatian dalam penggunaan istilah “pemerkosaan massal” yang menurutnya belum memiliki data pendukung konklusif secara hukum dan akademik.
Namun klarifikasi itu tak cukup meredam gelombang kekecewaan. Banyak yang menilai Fadli justru mencoba mengaburkan sejarah dan menjadikan penderitaan korban sebagai bahan polemik akademik semata.
Aktivis 98 menegaskan bahwa tragedi 1998 bukan sekadar catatan kelam, tapi luka yang belum sembuh.
Dan ketika seorang pejabat negara mencoba menyangkalnya, maka yang tersakiti bukan hanya para korban, tapi juga seluruh bangsa.
