Gedor.id– Sebuah rumah mewah di Desa Pa’kabba, Kecamatan Galesong Utara (Galut), Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, terendus dijadikan lokasi penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar. Kamis (19/6/2025)
Ironisnya, bangunan megah yang berdiri di perbatasan Gowa-Takalar itu tampak tertutup rapat dan dijaga ketat, seolah menyembunyikan aktivitas mencurigakan di dalamnya.
Dugaan mencuat setelah awak media menemukan sebuah mobil tangki berukuran besar milik PT. Citra Jaya Makmur Sejahtera terparkir bersama truk berpelat DD 8616 XQ di halaman rumah tersebut.
Aktivitas bongkar-muat diduga kuat terjadi secara diam-diam, memanfaatkan lokasi rumah yang tidak mencolok untuk operasi penimbunan BBM ilegal.
Upaya konfirmasi awak media ke sejumlah SPBU di wilayah Takalar tak membuahkan hasil.
Pihak SPBU mengaku tidak mengetahui siapa pemilik rumah tersebut, apalagi keterlibatannya dalam aktivitas distribusi solar bersubsidi.
Namun warga sekitar memberikan kesaksian mencengangkan.
“Memang betul tempat itu dijadikan lokasi penimbunan solar,” ujar seorang warga yang enggan disebut namanya.
Desakan untuk Penegakan Hukum
Aktivitas ilegal ini bukan hanya merugikan negara, tapi juga menciptakan keresahan di tengah masyarakat.
Tokoh masyarakat sekaligus praktisi hukum, Abd Rahman SH. DT, mendesak aparat segera bertindak.
“Kami minta Kapolres Takalar segera menindak tegas penimbunan BBM ilegal ini, termasuk memetakan titik-titik pengoplosan solar di Kabupaten Takalar, khususnya di Kecamatan Galut,” tegasnya.
Rahman juga menyinggung dugaan pembiaran oleh aparat di tingkat kecamatan.
“Kami menduga Kapolsek Galut tutup mata. Fakta adanya rumah mewah yang dijadikan gudang solar subsidi di wilayahnya seharusnya tidak luput dari pantauan,” tambahnya.
Ancaman Hukuman Berat
Berdasarkan aturan hukum yang berlaku, aktivitas penimbunan BBM tanpa izin usaha dapat dijerat Pasal 23 UU Migas, dengan ancaman hukuman penjara hingga 3 tahun dan denda maksimal Rp30 miliar.
Publik kini menunggu langkah tegas dari aparat penegak hukum. Jika dibiarkan, aktivitas ilegal ini berpotensi terus merugikan keuangan negara dan menciptakan rantai distribusi BBM yang kotor.
Sampai berita ini dipublikasikan belum bisa di temui
